::Portal Pemerintah Provinsi Riau.. Contact Mail : Webmaster[at]riau.go.id...
  • Sejarah Riau History Riau

    Sejarah Berdirinya Provinsi Riau Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958.Berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s.d 5 Maret 1958)

    Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No.258/M/1958 telah diangkat Mr. S. M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Kemudian berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25, pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru resmi menjadi ibu kota provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.

    Geografi Luas Wilayah Provinsi Riau adalah 107.932,71 Km2 yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, ini membuat provinsi riau berada pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Memiliki Luas daratan 89.150,15 Km2 dan luas lautan 18.782,56 Km2,

    di daratan terdapat 15 (lima belas) sungai diantaranya ada 4 (empat) sungai dapat digunakan sebagai prasarana perhubungan, yaitu : Sungai Siak (300 Km) dengan kedalamam 8 – 12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 m,
    Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m. Sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina.

    Sekian

    Info selengkapnya di http://www.riau.go.id

    cat

    Sejarah Provinsi Riau

    Sejarah Riau History Riau

  • Visi & Misi Riau Vision and Mission Riau

    VISI RIAU 2020

    Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan, melalui kesiapan infrastruktur, peningkatan pembangunan sektor pendidikan, serta memberikan jaminan kehidupan agamis dan pengembangan budaya melayu secara proporsional.

    Misi

    1. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang berkemampuan, profesional, bermoral, serta keteladanan pemimpin dan aparat, melalui penguatan kelembagaan, kualitas aparat dengan system rekruitmen profesional, penguatan Balitbang, penggunaan ICT, penguatan good governance, dan peningkatan kualitas pelayanan public

    2.Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan penekanan pada kemudahan rnemperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan sarana dan prasarana masyarakat beragama, seni budaya dan moral (human resources development).

    3. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan terutama Program Pengentasan Kemiskinan, Pengentasan Kebodohan, dan Pembangunan Infrastruktur.

    4. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

    5. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi dan keterlibatan mereka dengan UMKM, Koperasi, serta pemberdayaan dasar yang berkualitas ekspor (empowernment of society base economy).

    6. Mewujudkan UMKM dan koperasi yang kuat melalui pembinaan kelembagaan dan usaha, kemudahan akses modal, akses sarana dan sarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran.

    7. Mewujudkan percepatan investasi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan rasa aman dengan kepastian hukum, percepatan pelayanan izin usaha penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar, promosi dan media serta mitra usaha dagang.

    8. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdalam mengatasi berbagai permasalahan social dan ekonomi masyarakat perdesaan (empowerment of social and rural institution).

    9.Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada.

    10. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan Daerah melalui pembangunan database penduduk Riau, digitasi Nomor Penduduk Riau dengan kartu digital.

    11. Mewujudkan pembangunan berwawasan dan ramah lingkungan, konsep pembangunan kawasan perkotaan, perdesaan dan pemukiman terpadu.

    12. Mewujudkan penanganan berbagai dampak dari issue pemanasan global ("global warming"), kenaikan harga BBM dan rawan pangan melalui penganan berjangka pendek, berjangka menengah dan berjangka panjang.

    Sekian

    Kunjungi Website http://www.riau.go.id

    Visi & Misi Riau Vision & Mission Riau

  • Diskominfo & PDE Provinsi Riau

    TUGAS POKOK DAN FUNGSI

    Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik, menyelenggarakan fungsi :

    1.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika dan pengolahan data elektronik yang meliputi pemeberdayaan sistem informasi, komunikasi dan diseminasi informasi dan pengembangan aplikasi telematika.

    2.Pelaksanaan desiminasi jaringan komunikasi dan layanan informasi publik.

    3.Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis di bidang TIK, pengolahan data dan informasi, pemberdayaan telematika.

    4.Pelaksanaan koordinasi, singkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang TIK, pengolahan data dan informasi pemberdayaan telematika, diseminasi informasi, jaringan komunikasi, layanan informasi publik serta standarisasi.

    5. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur

    6. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

    7. Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

    Info Selengkapnya, kunjungi

    http://diskominfo-pde.riau.go.id

    Diskominfo & PDE Provinsi Riau.

    Diskominfo & PDE Provinsi Riau

  • Eksekutif Eksekutif

    Nama-nama Gubernur Riau beserta periode, yaitu:

    1. Mr. S. M. Amin Periode 1958-1960

    2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960-1966

    3. H. Arifin Ahmad Periode 1966-1978

    4. Hr. Subrantas. S Periode 1978-1980

    5. H. Praptop Prayitno (plt) 1980

    6. H. Imam Munandar Periode 1980-1988

    7. H. H. Baharuddin Yusuf (plh) 1988

    8. Atar Sibero (plt) 1988

    9. H. Soeripto Periode 1988-1998

    10. H. Saleh Djasit Periode 1998-2003

    11. H. M. Rusli Zainal Periode 2003-2008

    12. H. Wan Abubakar Periode 2008

    13. H. M. Rusli Zainal Periode 2008-2013

    14. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A sebagai Pj Gubernur Periode November 2013 - Februari 2014

    15. H. Annas Maamun Periode 2014 - 2019

    Sekian
    cat

    Holden Catfield is a seventeen-year-old dropout who has just been kicked out of his fourth school. Navigating his way through the challenges of growing up, Holden dissects the 'phony' aspects of society.

    Eksekutif Eksekutif

  • Layanan Service

    Pemerintah Provinsi Riau memberikan beberapa layanan untuk memperlancar komunikasi dan informasi baik antar SKPD maupun dengan masyarakat, diantaranya :

    1. E-Office

    Aplikasi e-office merupakan sebuah aplikasi surat menyurat yang dapat digunakan oleh SKPD Provinsi Riau, Aplikasi ini dapat diakses dimana saja karena aplikasi ini berbasis web.

    2. Drive

    Aplikasi Drive ini merupakan aplikasi penyimpanan online yang dapat digunakan oleh SKPD Provinsi Riau. Aplikasi drive ini dapat menyimpan file dan shared antar sesama pengguna. Space yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi ini dapat diakses dimana saja karena berbasis web.

    3. Mail Server

    Pemerintah Provinsi Riau menyediakan alamat e-mail untuk SKPD Provinsi Riau, sesuai peraturan KEMENPAN bahwa SKPD dilarang menggunakan email luar negeri seperti gmail,yahoo dll untuk melakukan transaksi informasi elektronik.

    4. Hosting Server

    Pemerintah Provinsi Riau memberikan Sub domain & Hosting gratis untuk SKPD Provinsi Riau dan Kabupaten. Untuk mempermudah pelayanan & Komunikasi kepada masyarakat, SKPD bisa mengupload Website di Hosting server milik Pemprov yang terletak di Diskominfo & PDE Provinsi Riau. Untuk space akan diberikan sesuai kebutuhan.

    5. SDDKD

    Untuk mendukung pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah, maka disediakan suatu Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah, disingkat SDDKD. Sistem informasi berbasis web ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada daerah

    terkait hasil pelaksanaan pembangunan dari berbagai aspek pembangunan dan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.

    Akses website

    http://sddkd.riau.go.id

    6. Info SKPD

    Seluruh SKPD bisa menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan ataupun hal lainnya yang akan ditampilkan diwebsite http://riau.go.id. dengan adanya info ini tentu SKPD sudah menjalankan amanat untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.

    7. Media Center

    Media Center milik Diskominfo & PDE Provinsi Riau memberikan layanan internet gratis kepada masyarakat, silahkan kunjungi bilik Media Center yang terletak di Komplek Kantor Gubernur Riau Lantai 1 Diskominfo & PDE Provinsi Riau dan di Pustaka Wilayah SOEMAN H.S.

    Akses Website

    http://mediacenter.riau.go.id

    8. Komisi Informasi

    Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan ajudikasi nonlitigasi yang untuk pertama kalinya berkerja mulai tanggal 1 Mei 2010,

    berkaitan akan mulai diberlakukannya Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Website Komisi Informasi dapat diakses di http://komisiinformasi.riau.go.id

    9. PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)

    Era keterbukaan informasi telah dikenal di hampir seluruh negara, tanpa terkecuali di Indonesia, sehingga keterbukaan Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sebagai Badan Publik atas informasi yang menjadi hak masyarakat untuk dapat diakses menjadi sebuah keniscayaan.

    Disamping itu, dalam rangka turut serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai cerminan demokrasi di Indonesia, Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau mendukung penuh kontribusi dan peran serta masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan publik.

    Untuk itu, adalah hal yang wajar ketika transparansi dan akuntabilitas menjadi nilai utama yang berusaha diwujudkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau dengan membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Website

    ppid.diskominfo-pde.riau.go.id

    Semua layanan tersebut ada di Dinas Komunikasi Informatika & Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau yang berada di Komplek Kantor Gubernur Riau.

    GRATIS !!!

    Info selengkapnya

    Email : webmaster@riau.go.id

    Layanan Service

  • Regulasi Regulation

    Dalam tahap pengembangan !!!

    regulasi

    Regulasi

    Regulasi Regulation

  • Pengumuman & Agenda

    Pengumuman

    Jam kerja PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau :

    A. Unit Kerja yang memberlakukan 5 Hari Kerja

    1. Senin - Kamis : Jam 08.00 - 15.00 Wib

    2. Jumat : Jam 08.00 - 15.30 Wib

    B. Unit Kerja yang memberlakukan 6 Hari Kerja

    1. Senin - Kamis : Jam 08.00 - 14.30 Wib

    2. Jumat : Jam 08.00 - 11.30 Wib

    3. Sabtu : Jam 08.00 - 13.00 Wib

    Agenda

    Pengumuman & Agenda.

    Pengumuman & Agenda Diskominfo

  Full Site

Info SKPD

Sub Domain

e-mail

Loading

   Pencarian domain *.riau.go.id

Galeri

SSO

e-mail

/