SOSIAL BUDAYA
Demografi
a. Kepadatan Penduduk
Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dapat diukur dari tingkat kepadatan penduduknya, semakin tinggi jumlah penduduk mak semakin tinggi pula tingkat kepadatan penduduknya dan begitu juga sebaliknya. Kepadatan penduduk dapat dipengaruhi oleh faktor geografi (fisiologis, sumberdaya alam, iklim dan topografi) dan faktor demografi (natalitas, mortalitas dan migrasi). Pada tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Riau adalah 6.074.100 jiwa dengan luas wilayah 89.150,16 Km2. Sehingga, rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Riau per Juni 2015 adalah sebesar 69,80 orang/Km2. laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau adalah 0.75%.
b. Jumlah Penduduk Beragama
Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk di provinsi riau tahun 2018 memeluk Agama Islam yaitu sebesar 5.312.814 jiwa (87,47%), lalu Kristen 562.907 Jiwa (9,27%), Budha 132.593 Jiwa (2.18%), Katolik 61.391 Jiwa (1.01%), Kong Hu Cu 2.130 Jiwa (0.04%), Hindu 757 Jiwa (0.01%), dan Kepercayaan Lainnya 1.508 (0.02%).
Kesehatan
Sektor merupakan sektor pembangunan yang berperan penting dalam masyarakat.Sektor kesehatan dibangun dengan tujuan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh sebab itu, tersedianya fasilitas dan sumber daya manusia dibidang kesehatan sangat berperan penting demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang baik.
Pemerintah Provinsi Riau terus berusaha untuk meningkatkan penyediaan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Salah satu fasilitas kesehatan yang harus ada di setiap daerah, yaitu rumah sakit. Pemerintah memiliki rumah sakit umum daerah (RSUD) Arifin Achmad yang berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam tiga tahun terakhir penyediaan fasilitas kesehatan dan SDM bidang kesehatan di RSUD Arifin Achmad terus mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik.
selain RSUD Arifin achmad juga terdapat beberapa rumah sakit umum daerah di provinsi Riau,
Kesejahteraan Sosial
a. Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada periode September 2017 hingga September 2018 terjadi penurunan, yang pada September 2017 hanya berjumlah 496,39 ribu jiwa atau 7,41 persen, pada September 2018 mengalami penurunan hingga 494,26 ribu jiwa atau 7,21 persen. terjadi penurunan 2,13 ribu jiwa atau 0,20 persen dari seluruh penduduk Riau.
Peranan komoditi makananterhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2018,komoditi makanan menyumbang sebesar 72,96 % pada garis kemiskinan. (berita resmi BPS Riau)
Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK).Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita per bulan dibawah GK. Sehingga, semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin tinggi pula jumlah penduduk yang tergolong miskin.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,96 pada September 2017 menjadi 1,05 pada September 2018. Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,19 menjadi 0,24 pada periode yang sama.
berikut tabel Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Riau, 2015 – 2018 (profil kemiskinan BPS September 2018)
b. Penduduk Rawan Sosial dan Saran
Kesejahteraan sosial masyarakat dapat diukur oleh beberapa hal, salah satunya dengan melihat tinggi rendahnya jumlah penduduk miskin dan atau penduduk rawan sosial dan sarana.
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, dari 25 kategori penduduk rawan sosial jumlah fakir miskin paling besar yaitu 1.733.989 orang.
c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
Salah satu upaya pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa adalah dengan membentuk karang taruna dan organisasi sosial lainnya. Adanya organisasi-organisasi tersebut amat membantu masyarakat mulai dari masyarakat pedesaan hingga perkotaan. Organisasi Kesejahteraan di Provinsi Riau Tahun 2018 sebanyak 1.153 karang Taruna, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Sebanyak 1.806 Unit, 1 Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS), 14 Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan 167 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). (sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau)
d. Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting untuk dibahas karena sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi. Kondisi ketenagakerjaan yang baik berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahaan ketenagakerjaan yang masih menjadi hambatan kerja di Indonesia, terutama di Provinsi Riau, diantaranya adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja, pekerja dibawah umur dan lain sebagainya. Terkait dengan kualitas tenaga kerja, dan partisipasi penduduk dalam dunia kerja harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal ini karena tuntutan pada tenaga kerja tidak hanya sebatas kemampuan untuk bekerja, namun dihadapkan pula pada kemampuan untuk berkompetisi sesuai dengan kondisi kerja dan persaingan lapangan kerja. Pembahasan mengenai ketenagakerjaan menjadi lebih menarik apabila dilihat dari partisipasi laki-laki maupun perempuan di dalam dunia kerja. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah perempuan yang bekerja mulai meningkat karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga perempuan sebagai tenaga kerja juga merupakan isu yang menarik untuk dibahas. Karakteristik perempuan sebagai tenaga kerja, kualitas SDM-nya, dan kedudukannya dibandingkan dengan laki-laki merupakan hal yang perlu dijawab untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dari sudut pandang yang lebih menyeluruh.
1.) Angkatan Kerja Menurut Umur
Angkatan kerja (labor force) adalah penduduk usia 15 tahun ke atas (Tenaga Kerja/ manpower) dan tidak termasuk di dalamnya penduduk yang sedang sekolah, pensiunan, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Angkatan kerja dibagi 2 yaitu bekerja (employed) dan mencari pekerjaan/menganggur (unemployed).
Berikut ini dapat dilihat jumlah Angkatan Kerja yang ada di Provinsi Riau menurut kelompok umur sebagai berikut :
Diagram diatas menunjukkan jumlah tenaga kerja terbesar berada pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu 540.020 jiwa, kemudian kelompok umur 25-29 tahun yaitu 513.839 jiwa, lalu kelompok umur 15-19 tahun yaitu 509.691 jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja terkecil adalah di kelompok umur 60-64 tahun yaitu 121.851 jiwa.
2.) Angka Pengangguran Terbuka
Penggangguran terbuka adalah penduduk yang tidak mempunyai perkerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang melimpah antara lain disebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, perseberan penduduk yang tidak merata, atau disebabkan perubahan struktur ekonomi. Disuatu sisi kebutuhan tenaga kerja memerlukan syarat tertentu, seperti jenis kelamin, kemampuan, tingkat pendidikan, bahkan mungkin pengalaman, selain itu untuk sektor formal cenderung menggunakan teknologi padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja.
Indikator yang berhubungan dengan permasalahan ketenagakerjaan yakni adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah penduduk yang menganggur terhadap angkatan kerja. Untuk melihat tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau seperti pada tabel berikut :
Diagram diatas menunjukkan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 51,78 % dari 5.877.887 jumlah penduduk di Provinsi Riau. Angka tersebut dilihat dari jumlah penduduk usia produktif yaitu umur 15 s/d 64 tahun. Angka ini cukup besar karena lebih dari 50 % dari jumlah angkatan kerja.
Persentase jumlah angkatan kerja adalah 66,12% dari seluruh penduduk Provinsi Riau. jumlah ini dapat dibedakan atas angkatan kerja yang bekerja sebesar 31,88 % dari jumlah penduduk atau 1.873.927 jiwa dan angkatan kerja pengangguran yaitu 34,24 % atau sebesar 2.012.438 jiwa. Sedangkan persentase bukan angkatan kerja yaitu 33,88 % atau sebesar 1.991.522 jiwa. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa beban penduduk yang bekerja sangat berat, karena harus menanggung anggota keluarga yang menganggur atau bukan angkatan kerja sangat besar.
Pendidikan
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan (berapapun usianya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut dan dinyatakan dalam persentase.
Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. APK merupakan indicator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap pendudukan usia sekolah di masing – masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.
Nilai APK bisa lebih besar dari 100 %. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak – anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih bersekolah di tingkat SD atau juga banyak anak – anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.
Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar dijenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.
Berikut ini dapat dilihat Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Riau :
Diagram diata menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Riau pada tahun 2015 secara meningkat dibandingkan tahun 2014 namun masih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2013. Untuk tingkat pendidikan SD/MI, APK meningkat sebesar 0,62 persen dibanding tahun 2014 dan menurun sebesar 2,08 dibandingkan tahun 2013. Sementara itu, untuk tingkat pendidikan SMP/MTS juga meningkat sebesar 2,61 persen dibanding tahun 2014 dan menurun sebesar 11,02 persen dibandingkan tahun 2013. Begitu juga untuk tingkat satuan pendidikan SMA/MA/SMK, dimana APK tahun 2015 meningkat sebesar 2,8 persen dibandingkan APK tahun 2014 dan turun sebesar 19,15 persen dibandingkan APK tahun 2013.
b. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (sesuai dengan usianya) dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah mendapat fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.
Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota,atau daerah perbatasan. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh : Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam perhitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.
Berikut ini dapat dilihat tabel Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Riau sebagai berikut :
Diagram diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (Murni) di Provinsi Riau untuk tingkat pendidikan SD/MI, meningkat sebesar 0,59 persen dibanding tahun 2014 dan menurun sebesar 0,49 persen dibandingkan tahun 2013. Sementara itu, untuk tingkat pendidikan SMP/MTS juga menurun sebesar 0,01 persen dibanding tahun 2014 dan 6,64 persen dibandingkan tahun 2013. Sedangkan, untuk tingkat satuan pendidikan SMA/MA/SMK, dimana APK tahun 2015 meningkat sebesar 0,58 persen dibandingkan APK tahun 2014 dan turun sebesar 13,24 persen dibandingkan APK tahun 2013.
c. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.
Berikut ini dapat dilihat Angka Melek Huruf Tahun 2015 di Provinsi Riau sebagai berikut :
Diagram diatas menunjukkan Angka Melek Huruf yang ada di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Angka Melek Huruf tertinggi terdapat di Kota Pekanbaru yaitu 99,90 %, sedangkan Angka Melek Huruf terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu, 90,57%.
d. SDM dan Infrastruktur Pendidikan
Dalam bidang pendidikan, tenaga pengajar memiliki peran paling penting demi tercapainya masyarakat yang berperadaban tinggi. Pada tahun 2015, jumlah tenaga pengajar di Provinsi Riau pada tingkat TK tercatat sebanyak 6.057 orang, menurun 19,28 persen dibanding tahun 2014. Jumlah guru SD tercatat sebanyak 7.159 orang, meningkat 15,10 persen dan Jumlah guru SLB sebanyak 617 orang, meningkat 73,80 persen dibanding tahun 2014. Begitu pula jumlah guru SMP sederajat tercatat sebanyak 21.317 orang, meningkat 26,27 persen dan Jumlah guru SMA sederajat tercatat sebanyak 18.703 orang, meningkat 43,65 persen.
Fasilitas pendidikan juga berperan penting dalam memberikan pelayanan bagi peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dibandingkan tahun 2014, jumlah Taman Kanak-kanak pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.759 unit, meningkat 24,49 persen, Sekolah Dasar tercatat berjumlah 3.568 unit, menigkat 2,26 persen dengan total ruangan kelas berjumlah 30.443 ruangan. Jumlah SLB tercatat sebanyak 37 unit dengan 445 total ruangan kelas.
Selanjutnya, Jumlah Sekolah Menengah Pertama sederajat sebanyak 1.061 unit, meningkat 9,04 persen dengan total ruangan kelas berjumlah 8.947 ruangan dan 1.151 ruangan laboratorium. Sekolah Menengah Atas sederajat tercatat berjumlah 653 unit, meningkat 9,93 persen dengan total ruangan kelas berjumlah 7.848 ruangan dan 972 ruangan laboratorium..
Diagram berikut menunjukan bahwa dibandingkan tahun 2014, jumlah total siswa TK adalah 100.838, meningkat sebanyak 5.214 orang atau 5,45 persen. Jumlah total siswa SD adalah 794.825 orang, meningkat sebanyak 83.303 orang atau 11,71 persen dan jumlah total siswa SLB adalah 1.959 orang, meningkat sebanyak 184 orang atau 10,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain tiu, jumlah total siswa SMP sederajat adalah 242.407 orang, meningkat sebanyak 10.957 orang atau 4,73 persen dan jumlah total siswa SMA sederajat adalah 212.945 orang, meningkat sebanyak 14.268 orang atau 7,18 persen dibandingkan tahun 2014.
