Pekanbaru – Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terhadap pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau pada Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2017, di Gedung Paripurna DPRD, Sabtu (27/11).
Dalam kesempatan ini, Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD.
Terkait pandangan dari fraksi Golkar tentang langkah konkrit agar tidak terjadi defisit anggaran, Gubri mengatakan bahwa Pemprov Riau terus melakukan upaya optimalisasi terhadap penerimaan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan melalui kerjasama Pemprov Riau dengan Kanwil DJP Riau-Kepri dan BPKP Perwakilan Riau.
Selain itu, Gubri juga menjelaskan terkait adanya honorarium/tunjangan ganda yang diberikan karena adanya rangkap jabatan di lingkungan Pemprov Riau merupakan isu yang tidak benar.
Pemprov Riau juga menanggapi positif masukan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan terkait lebih besarnya Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai dibandingkan dengan Belanja Modal. Pemprov Riau menyadari perlunya peningkatan belanja modal karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak serta merupakan aset tetap daerah nantinya.
“Pemprov Riau telah menganggarkan belanja modal sebesar 2,41 triliun dari total belanja daerah sebesar 10,45 triliun (23,05%). Ini sudah diatas rata-rata nasional pada tahun 2016”, jelas Gubri.
Kemudian terkait kelanjutan pembangunan jembatan siak IV, ada 4 fraksi yakni Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra Sejahtera, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Nasdem Hanura yang meminta kejelasannya. Gubri mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan siak IV merupakan bentuk komitmen Pemprov Riau dalam memenuhi harapan masyarakat. Karenanya Gubri berharap DPRD Riau dapat mendukung langkah tersebut.
Dalam penyampaian jawaban Pemprov Riau ini, Gubri juga menjelaskan sejumlah hal seperti adanya anggapan tidak sinkronnya visi misi Gubernur dengan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2015 yang berada di bawah target pertumbuhan ekonomi nasional, juga berkenaan dengan jumlah pengangguran dan kinerja aparatur Pemprov Riau.
Pemprov Riau juga sependapat terhadap pandangan fraksi PPP bahwa dibutuhkan perencanaan strategik dan kajian holistik dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
"dalam penyusunan dokumen perencanaan Pemprov Riau tetap memperhatikan aspek teknokratik dan regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku", ungkap Gubri.
(mcr/as)
