PEKANBARU - Tim Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Riau dalam rangka menyerap aspirasi terkait sertifikasi guru dan inpassing di Riau. Yang mana, ada sekitar 39.000 guru bukan PNS di Indonesia yang belum diverifikasi Itjen Kementerian Agama (Kemenag).
"Pembayaran tunjangan 39.000 guru bukan PNS yang belum diverifikasi Itjen diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp1,86 triliun," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher di aula Kantor Kementerian Agama Wilayah (Kakanwil) Provinsi Riau, Kamis (9/2/2017).
Sedangkan, pembayaran tunjangan guru bukan PNS madrasah yang sudah inpassing totalnya mencapai 82.090 guru. Kebutuhan anggaran untuk membayar hutang itu pun diperkirakan mencapai Rp1,22 triliun.
"Tahun ini harus selesai diverifikasi, sehingga hutang pembayaran inpassing ini bisa dibayarkan. Terhitung 2015,2016 dan 2017," harap Ali.
Dikatakan Ali, verifikasi yang dimaksudnya ialah verifikasi by name by adress. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir double account (data ganda) dan pemalsuan.
"Kadang ada satu nama tapi dalam data masuk di tiga tempat yang berbeda," tandasnyaTurut hadir dalam rapat ini, diantaranya Kakanwil Kemenag Provinsi Riau Ahmad Supardi, Kepala BKD Provinsi Riau Ikhwan Ridwan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Syarifuddin AR, Kepala Biro Humas, Protokol dan Kerjasama Setdaprov Riau Darusman.(MC Riau/rat)
