PEKANBARU - Verifikasi faktual terhadap guru honor daerah di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau tuntas dilakukan. Ada sebanyak 2.586 guru honor yang tersebar di 12 kabupaten/kota.
"Alhamdulillah kita sudah menuntaskan verifikasi terhadap guru-guru honor SMA/SMK se-Riau. Selain Dinas Pendidikan, verifikasi faktual juga dilakukan pihak Inspektorat Provinsi Riau," ulas Plt Kepala Dinas Pendidikan Rudiyanto kepada pers, Selasa (13/06) sore di Pekanbaru.
Rudi menjelaskan, dengan selesainya tahap verifikasi, maka setiap guru honor berhak mendapatkan gaji sebesar Rp2.100.000 per bulan dan segera dibayarkan.
"Kita sudah ajukan anggarannya ke BPKAD, insya Allah minggu ini sudah cair. Total angkanya sekitar Rp48 miliar," sebutnya seraya menambahkan bahwa proses verifikasi memang memakan waktu yang cukup lama karena banyaknya data guru yang diverifikasi.
Selain itu, data yang masuk dari kabupaten/kota juga tidak serentak.
Untuk lebih memudahkan, gaji guru-guru honor tersebut akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah. "Kita juga segera kirim SK guru-guru honor itu ke sekolah masing-masing," tambah Rudi.
Bagi guru-guru yang tidak lolos verifikasi, tetap akan mendapat gaji dari Bosnas dan Bosda. Begitu juga dengan petugas kebersihan, penjaga sekolah atau pegawai tata usaha. Tapi guru-guru itu dibayar per jam pelajaran. Sementara petugas kebersihan, penjaga sekolah dan tata usaha gajinya ditentukan atau ditetapkan oleh komite sekolah berdasarkan jenjang pendidikan.
"Jadi berapa jam dia mengajar per bulan, nanti pihak sekolah dan komite yang hitung besaran gajinya. Kalau petugas kebersihan, penjaga sekolah dan tata usaha berapa kira-kira layaknya menurut komite sesuai jenjang pendidikannya, sebesar itulah gajinya," tegas Rudi.
Pada kesempatan yang sama, Rudi juga menegaskan soal pelantikan dan pengukuhan kepala sekolah SMA/SMK yang juga segera dilaksanakan. "Insya Allah sebelum cuti bersama lebaran, kita sudah lantik. Beres semua," tegasnya penuh optimis.
Jumlah kepala sekolah SMA/SMK se-Riau juga tidak sedikit. Ada empat ratusan kepala sekolah. "Kita kan juga tidak mau kepala sekolah yang kita lantik itu tidak memenuhi kualifikasi. Makanya kita benar-benar lihat dan pelajari datanya," pungkas Rudi.(MC Riau/mtr)
