PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mempertegas komitmen dalam penerapan integritas dan transparansi keuangan. Hal ini diwujudkan dengan mendukung langkah pengkajian tentang tunjangan pejabat daerah.
Komitmen itu juga sebagai tindaklanjut dari kunjungan pihak Litbang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Dalam penerapannya, Pemerintah Provinsi Riau akan menikuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyesuaian besaran gaji pejabat.
Sekretaris daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menilai, hal itu memang penting menjadi perhatian. "Kita tentunya mendukung langkah itu. Diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap kinerja," paparnya.
Selanjutnya untuk hasil penelitian itu akan merumuskan sebuah rekomendasi dari KPK terhadap jumlah gaji layak yang seharusnya diterima oleh seorang pejabat. Sehingga tidak menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku.
Untuk itu Pemprov Riau memberikan dukungan terhadap kajian yang tengah dilakukan oleh KPK. Hal ini menunjukkan komitmen positif dalam mewujudkan good and clean governance di daerah.(MC Riau/mz)
