PEKANBARU - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau terus berupaya agar Pokok Pikiran (Pokir) Dewan yang merupakan aspirasi masyarakat saat reses masuk dalam kegiatan APBD 2019 yang sedang dibahas saat ini, ini setelah dianggaran perubahan 2018 sudah dipastikan tidak ada karena tidak dilakukan pembahasanya.
Hal ini disampaikan oleh salah seorang anggota Banggar DPRD Riau, Suhardiman Amby, Selasa (09/10).
"Hal ini wajar karena pembangunan itu ada dua bentuk pengusungnya. Bisa dari Pokir yang diserap saat reses dana bisa juga dari usulan lewat Musrenbang yang dilakukan denganya cara berjenjang," sebutnya, Selasa (09/10).
Disampaikan juga oleh Sekretaris Komisi III DPRD Riau ini, selaku anggota dewan pihaknya punya kegiatan reses di daerah pemilihan. Ini dalam menyerap aspirasi yang dibutuhkan masyarakat dalam bentuk pelaksanaan pembangunan. "Jadi kita tidak hanya mendengar curhat, tapi diplomasi dalam bentuk kegiatan," tambahnya.
Sebagaimana yang dimaklumi, untuk tahun 2018 Provinsi Riau sudah dipastikan tidak melakukan pembahasan APBD-P 2018. Ini dikarenakan terjadinya defisit anggaran. (MCR/Ch)
