PEKANBARU - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Pekanbaru jajaki kerjasama Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau.
Hal itu terungkap dari rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas se Riau, tanggal 2 hingga 3 Desember 2018.
BPJS Kepala Cabang Pekanbaru, Rahmad Asri Ritonga mengatakan, bentuk kerjasama yang akan dilakukan pertama adalah bagaimana penerima zakat (Mustahik) yang ada di Baznas itu dimasukkan dalam penerima program JKN - KIS. Kemudian yang kedua juga bagi pengurus-pengurus Baznas yang ada dan ketiga bagaina penunggak-penunggak bayaran yang tidak mampu jadi tanggungan Baznas.
"Mengenai tunggakan ini memang banyak terjadi di BPJS Kesehatan, bahkan mencapai sekitar 40 persen dari peserta yang ada. Dimana mereka tidak termasuk pada peserta JKN - KIS sementara mereka tidak mampu sehingga tidak sanggub bayar iuran. Jadi mengenai menentukan kriteria tidak mampunya diserahkan pada Baznas nanti untuk memferifikasinya," tambah Rahmad Asri Ritonga lagi.
Sementara itu Ketua Baznas Riau, H Yurnal Edward, SE MSi, Ak. CA menyikapi apa yang jadi keinginan dari pihak BPJS Kesehatan mengakui belum bisa memverikan keputusan. Keinginan ini akan dibawa dalam Rakorda Baznas se Riau 2018 yang saat ini sedang berlangsung. Keputusan akan diserahkan pada Komisioner Baznas se Riau yang tentunya sebelumbya dilakukan pembahasan dan kajian bersama. (MCR/Ch)
