PEKANBARU - Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Zufra Irwanmenyampaikan bahwa Satuan Tugas (Satgas)Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sudah sewajibnya memiliki juru bicara (jubir) yang mampu menyampaikan informasi terkait kondisi terkini yang terjadi di lapangan.
Zufra menegaskan, alasannya menyampaikan ini karena sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 pasal 10 ayat 1. Jelasnya, dalam UU tersebut disebutkan bahwa badan publik itu wajib menyampaikan informasi secara serta merta.
"Serta merta di sini maksudnya sebuah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum," terang Zufra.
Ia menjelaskan, terkait kondisi Karhutla saat ini, banyak informasi yang tidak diketahui publik. Selain itu, ia juga menyarankan agar dibentuknya tim khusus baik itu dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tim Satgas Karhutla, atau dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang akan menyampaikan informasi secara komprehensif.
"Semua orang harus tahu kondisi terkini, silahkan bentuk dari pihak mana saja yang mengetahui informasi secara jelas terkait Karhutla," katanya.
Ketua KI Riau ini juga menyarankan, adanya sinergitas dari berbagai sektor untuk menangani Karhutla. Baginya, tidakfairjika apapun permasalahan menyalahkan Gubernur Riau sementara ada pihak khusus yang menangani kasus tersebut.
"Banyak bidang harus tergabung, tidak semua urusan gubernur. Ini tidak, sedikit-sedikit malah menyalahkan Gubernur, beliaubanyak urusan lain," ucap Zufra.
Selanjutnya, Zufra juga mengimbau kepada Bupati dan Wali Kota yang wilayahnya terkena bencana Karhutla agar selalu cepat tanggap dan tidak tinggal diam. Ia menerangkan, permasalahan Karhutla harus menjadi perhatian bersama mulai dari daerah hingga pusat.
"Saat ini kondisi Riau siaga karhutla, apakah ada kenaikan status kita kan tidak tahu, jadi itulah perlunya jubir yang akan memberi tahu kepada semua pihak terutama wartawan. Begitupun Bupati dan Wali Kota harus bertindak jangan tidur," tuturnya. (MCR/IP)
