PEKANBARU - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19, sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral.
Namun demikian menurutnya, Badan Pangan Dunia (FAO) telah memperingatkan akan terjadinya krisis pangan. Untuk itu ia meminta Menteri Pertanian (Mentan) beserta jajaran menteri, pemerintah daerah (Pemda) serta masyarakat agar berhati-hati mengenai hal ini.
Ia juga mengimbau semua pihak untuk berhati-hati akibat pembatasan mobilitas warga dan distribusi barang antar negara, sehingga distribusi pangan dunia menjadi terkendala.
"Beberapa minggu terakhir ini urusan yang berkaitan dengan tahu tempe menjadi masalah, karena terjadinya kelangkaan kedelai," katanya, dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2021 di Istana Negara yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/1/21).
Jokowi menambahkan, penduduk Indonesia sudah mencapai 270 juta lebih, oleh sebab itu, pengelolaan yang berkaitan pangan harus betul-betul serius, pembangunan pertanian betul-betul harus diseriusi secara detail.
Terutama ia ingin menggaris bawahi yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor. Seperti kedelai, jagung, gula juga harus hati-hati ini yang masih jutaan ton, bawang putih, beras.
Menurutnya, meskipun sudah hampir dua tahun tidak impor beras, namun ia ingin melihat betul di lapangannya kondisinya seperti apa, apakah bisa konsisten dilakukan untuk tahun akan datang.
"Urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, komoditas lainnya yang masih impor tolong ini menjadi catatan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan," ungkapnya.
Jokowi tidak ingin pemerintah melakukan hal-hal yang konvensional yang rutinitas monoton seperti yang dilakukan selama bertahun-tahun. Ia minta pemerintah harus membangun kawasan ekonomi skill secara besar-besaran dan juga terus berupaya mendorong pengembangan food estate atau lumbung pangan.
"Tidak bisa kecil-kecil lagi. Untuk itu saya dorong food estate harus diselesaikan, paling tidak tahun ini yang di Sumatera, yang di Kalimantan Utara itu selesaikan kita mau evaluasi problemnya apa masalah lapangannya apa teknologinya yang kurang apa," ujarnya. (MCR/IP)
