PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar didampingi Asisten III Setdaprov Riau, Syahrial Abdi, dan Kepala Diskominfotik Provinsi Riau, Chairul Riski mengikuti Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021. Kegiatan dilaksanakan secara virtual di Rumah Dinas Gubernur Riau, Senin (11/10/2021).
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong badan publik mewujudkan keterbukaan informasi publik dan menilai kinerja dalam rangka keterbukaan informasi.
Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat, Cecep Suryadi menyebutkan bahwa sesi yang diikuti oleh Provinsi Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumetera Utara, dan Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan sesi terakhir dalam presentasi monitoring dan evaluasi KI. Pada tanggal 26 Oktober 2021 mendatang akan diluncurkan hasil seluruh rangkaian Monev tersebut.
"Dari rangkaian Monev tersebut kami telah menerima banyak sekali capaian. Baik dari sisi elementer termasuk juga dengan inovasi dan kalorasi. Jadi dalam presentasi disesi kali ini kita akan fokus pada 2 aspek yakni inovasi layanan informasi dan kolaborasi yang telah dilakukan," jelas Cecep.
Diinformasikan KI Pusat, pihaknya telah melakukan kegiatan Monev setiap tahunnya. Kegiatan ini merupakan rangkaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 yang akan diselenggarakan pada 26 Oktober 2021.
Berkaitan dengan 2 aspek yang difokuskan pada Monev kali ini, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku, bahwa Pemerintah provinsi Riau juga telah melakukan berbagai inovasi-inovasi. Juga kolaborasi dalam mendukung keterbukaan informasi di Provinsi Riau.
Dijelaskan Gubri, ditengah kondisi pandemi COVID-19, sebagai bentuk inovasi yang telah dilakukan Provinsi Riau, adalah telah mempersiapkan aplikasi Mata Bansos, bekerja sama dengan unsur terkait.
Aplikasi ini adalah alat pemantau bagi Pemerintah provinsi Riau dan alat kontrol sosial bagi masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial terkait bencana COVID-19.
"Jadi dengan adanya aplikasi ini diharapkan bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran," ujar Gubri.
Selain itu, aplikasi Mata UMKM juga diluncurkan untuk membangun database pelaku usaha, agar Provinsi Riau memiliki data pelaku usaha secara valid dan akuntabel.
"Program ini bersinergi dengan BPUM melalui APBN. Provinsi Riau merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberikan bantuan dana kepada UMKM sebesar Rp 1,2 juta dari APBD Provinsi Riau. Diberikan kepada 20.833 UMKM. Serta verifikasi datanya dilakukan melalui aplikasi Mata UMKM," jelasnya.
Tidak hanya itu, melalui Dinas Kominfotik provinsi Riau, inovasi lainnya yang dilakukan pemerintah yakni Podcast Pemerintah Provinsi Riau, Media Center Riau, Adopsi Pohon, PPID, Riau Mendengar dan Kelas Kominfo.
Selanjutnya, Website corona.riau.go.id, Rumah Data, e-keuangan.bpkad.riau.go.id, Riau Investmen Canal (RIC), serta Pelayanan Digital Pusat Pembelajaran Keluarga (Padi Puspaga).
Gubri berharap aplikasi dan website tersebut bisa membantu kinerja dan memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga dalam penyaluran-penyaluran bantuan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.
(Mediacenter Riau/nv)
