JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa selama 4 tahun terakhir, upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan untuk mencapai target prevalensi 14 persen pada 2024.
“Lebih dari itu, kita ingin segala bentuk masalah gizi dihapuskan dari bumi Indonesia pada 2030, sesuai target SDGs,” katanya saat menghadiri Forum Nasional Stunting 2022, di Hotel Shangri-La Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (06/12/2022).
Wapres Ma'ruf Amin menyatakan, upaya tersebut dilakukan bukan semata tentang penurunan angka prevalensi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyambut bonus demografi pada 2045.
“Kami ingin, ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada 2045, Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Harapannya, Indonesia Emas pada gilirannya mampu menjelma menjadi realitas,” ujar Ma'ruf Amin.
Selain itu, Ma'ruf juga mengungkapkan capaian prevalensi stunting yakni berhasil diturunkan dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 24,4 persen pada 2021.
"Waktu menuju target 14 persen hanya tersisa kurang dari 2 tahun. Dengan itu, kami berharap tren penurunan prevalensi stunting juga akan berlanjut pada tahun ini," ungkapnya.
Meskipun begitu, pihaknya mencatat masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh Kementerian dan Lembaga
Pertama, Waprea Ma'ruf Amin memerinci terkait tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif. Masalah terbesar dalam tata kelola adalah koordinasi.
“Saya minta koordinasi antar-lembaga di semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi. Para gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, camat, kepala desa dan lurah, saya minta untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya,” sebut Ma'ruf Amin.
Lebih lanjut, orang nomor dua di Indonesia ini juga menjabarkan masalah lainnya, ada pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat.
Pihaknya menilai, bahwasanya kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan.
“Banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan. Kader-kader ini tentu membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi seperti kader posyandu, TP-PKK, penyuluh keluarga berencana, bidan desa, kader sanitasi, kader pembangunan manusia, karang taruna, petugas puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat kita andalkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN pusat Hasto Wardoyo menyatakan, bahwa perhatian pemerintah terhadap seluruh provinsi dan semua kabupaten sesuai dengan kebijakan untuk percepatan penurunan stunting maka dilakukan kepada seluruh provinsi dan kabupaten.
Namun demikian, menurut Hasto Wardoyo, terkhusus kepada 12 provinsi prioritas perlu mendapatkan bantuan dan kawalan yang secara khusus dan sistematis.
Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, 7 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh.
Adapun 5 provinsi dengan jumlah Balita stunting terbanyak, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.
"Bantuan khusus kepada 12 provinsi prioritas tersebut bisa dikakukan melalui aktivitas tim percepatan penurunan stunting. Karena 12 provinsi ini, terdiri dari provinsi yang angkatannya masih cukup tinggi dan juga dari provinsi-provinsi yang jumlah penduduknya cukup banyak," ungkap Hasto.
Sehingga secara kuantitas angka absolut jumlah stuntingnya juga cukup banyak. Untuk itu kami lebih fokus dan lebih banyak program secara khusus kepada 12 provinsi tersebut," imbuhnya.
(Mediacenter Riau/nb)
