JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikannya bahwa masalah inflasi ini menurutnya sudah menjadi atensi bersama, sehingga dilakukan pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin.
Mendagri menerangkan, memang dalam berbagai kesempatan termasuk beberapa waktu terakhir, Presiden menekankan akan berbagai semua pihak melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi.
Ia menginginkan, dicabutnya kebijakan PPKM diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi, serta sektor-sektor ekonomi yang stagnan selama ini kemudian diharapkan dapat berjalan.
"Selama dua tahun ini (inflasi) relatif terkendali, berkat kerja sama semua dari pusat dan daerah dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, " ucapnya, dalam rakor pengendalian inflasi, Senin (30/1/23).
Tito Karnavian mengingatkan semua pihak untuk waspada terhadap masalah inflasi. Karena sebutnya, banyak masalah mulai dari pola suplai demand yang berubah pasca pandemi yang masih belum selesai.
Disamping itu juga terjadi distruksi akibat geopolitik terutama perang ketegangan antar beberapa negara yang mengakibatkan terjadinya demand melebihi suplai.
"Banyak negara sudah terdampak inflasi dan ini kita harus betul-betul menjadi isu penting, karena ini menyangkut harga barang dan jasa dan ini langsung bersentuhan dengan perut (kebutuhan pokok) rakyat," ucapnya.
"Disamping itu juga tugas kita melindungi rakyat kita agar keterjangkauan harga dan juga kesediaan harga barang dan jasa, " tambahnya.
Mendagri menyampaikan, saat ini kondisi COVID-19 di Indonesia memang relatif masih terkendali. Serta survei antibodi menyebutkan 99,2 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi.
Artinya 99,2 persen dari penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi, baik dari karena vaksinasi maupun karena tertular atau dua-duanya. Sehingga daya tahan tubuh kuat dan terjadi kekebalan kelompok.
"Kemudian di sisi pertumbuhan ekonomi angka pertumbuhan kita bagus di atas 5 persen, dan angka inflasi relatif terjaga di angka 5,51 persen," ujar dia.
Menurut Tito, inilah prestasi yang cukup bagus sehingga masyarakat tidak banyak terdampak kenaikan harga barang dan jasa, serta masyarakat bisa beraktifitas kembali dan ekonomi juga bisa tumbuh.
"Ini harus kita pertahankan di tengah-tengah situasi gejolak politik internasional dan ekonomi yang belum menentu di tahun 2023. Ini harus dijaga seperti kita menangani COVID-19 yaitu secara rutin mingguan harus terus kita evaluasi tidak boleh lengah, " tutupnya.
(Mediacenter Riau/ip)
