POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

Tingkat demokrasi di Indonesia dapat diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, diantaranya Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga-lembaga Demokrasi. Perkembangan demokrasi di Provinsi Riau berdasarkan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dalam 3 tahun terakhir berada pada kategori “sedang”.

Image title

IDI Provinsi Riau tahun 2015 mencapai angka 65,83 dalam skala 0-100. Angka ini turun 2,57 poin dibandingkan tahun 2014. Perubahan IDI tahun 2015 ini dipengaruhi oleh perubahan aspek demokrasi, yakni Kebebasan Sipil turun 7,89 poin (dari 74,35 menjadi 66,46), Hak-Hak Politik yang naik 6,87 poin (dari 59,74 menjadi 66,61), dan (Lembaga-lembaga Demokrasi yang turun 10,89 poin (dari 74,69 menjadi 63,80).   

Dari sisi partai politik, untuk periode 2014-2019, jumlah anggota DPRD Riau berjumlah 65 orang untuk periode 2009-2014.

Image title

Jumlah anggota DPRD Riau didominasi oleh Partai Golkar dengan jumlah anggota 14 orang diikuti oleh Partai Demokrat sebnyak 9 orang. Pada tahun 2015, 2 anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonsia  Perjuangan menundurkan diri karena mengikuti pilkada serentak, namun keduanya telah digantikan oleh Pengganti Antar Waktu (PAW) dan telah mengikuti prosesi pengambian sumpah untuk masa jabatan 2014-2019 sehingga jumlah anggota DPRD Riau kembali menjadi 65 orang (tirto.id)

Hukum

 Hukum merupakan serangkaian aturan yang dibuat manusia agar kehidupan yang berlangsung aman dan nyaman. Hukum dibuat atas nama manusia tidak memandang status sosial dan berlaku seadil adilnya. Hukum berfungsi memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang. Tingkat kriminalitas di Provinsi Riau memang masih tergolong cukup tinggi. Ada banyak kasus kriminalitas yang telah ditangani oleh pihak berwenang, beberapa diantaranya berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan kekerasan pada perempuan dan anak.

Dalam 3 tahun terakhir, jumlah tindak pidana narkoba terhitung cukup tinggi Provinsi Riau, bahkan jika dibandingkan tingkat tindak pidana lainnya terhitung paling tinggi. Pada tahun 2013 saja terdapat 1.007 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka sebanayk 1.456 orang. Jumlah tindak pidana ini sempat menurun pada tahun 2014, namun kembali meningkat bahkan lebih tinggi 15,31 persen pada tahun 2015.

Image title

Selain tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tindakan kekerasan pada perempuan dan anak juga terhitung cukup tinggi di Provinsi Riau. diagrama berikut menunjukkan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang telah ditangani oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Provinsi Riau dari tahun 2013 hingga 2015.

Image title

Diagram diatas menunjukkan bahwa tidak kekerasan pada perempuan dan anak yang tertinggi yaitu tindak KDRT pada tahun 2013 sebanyak 55 kasus, diikuti oleh tindak kejahatan seksual sebanyak 21 kasus dan tindakan penganiayaan sebanyak 17 kasus. Hingga tahun 2015, tindak KDRT mengalami penurunan meski pun lebih tinggi dibanding tahun 2014. Sedangkan tindak kejahatan seksual semakin meningkat hingga 57,14 persen pada 2014 dan 52,38 persen pada 2015.

            Dilihat dari wilayah pelaksanaan P2PT2A Provinsi Riau, terlihat bahwa tingkat kasus kekerasan pada perempuan dan anak tertinggi yaitu di Kota Pekanbaru. Tingginya tingkat kepadatan penduduk Kota pekanbaru serta semakin berkembangnya ibukota Provinsi Riau ini juga mengakibatkan tingginya tingkat tindakan kejahatan, dalam hal ini kekerasan pada perempuan dan anak.  Pada tahun 2013, terdapat 93 kasus di Kota Pekanbaru yang turun 31,18 persen pada 2014 dan 17,2 persen pada tahun 2015.

Image title