close× Telp +62 761 45505
close×

Index Berita

Digitalisasi Sistem Untuk Kemudahan Pengawasan

Politik dan PemerintahanShort url: https://www.riau.go.id/s-1146
Jum'at, 29 Apr 2016

PEKANBARU – Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan SDA Provinsi Riau mendatangi Inspektorat Provinsi Riau pada Jumat (21/4/2016) pukul 10.30. Mereka akan melakukan sosialisasi pembangunan digitalisasi pengelolaan keuangan proyek/kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan SDA Riau, DR. Ir. H. Dwi Agus Sumarno MM., M.Si atau yang biasa disapa pak Dwi. Sosialisasi juga dihadiri oleh Inspektur Inspektorat Provinsi Riau, Drs. Evandes Fajri, Ak, CA dan Sekretaris Inspektorat Provinsi Riau yaitu H. Sularto, SP serta Aparatur Sipil Negara Inspektorat Provinsi Riau. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Aula Inspektorat Provinsi Riau.

Sosialisasi diawali dengan pemaparan oleh pak Dwi mengenai latar belakang pembangunan digitalisasi tersebut yakni, “budaya kerja Aparatur Sipil Negara bukan sebagai pelayan tetapi minta dilayani oleh publik sehingga ini bertentangan degan UU 25 tahun 2009, pelaksanaan kegiatan tatakelola administrasi perkantoran masih menggunakan manualistik, dan terjadi praktek gratifikasi dalam proses Pengelolaan Keuangan Proyek/ Kegiatan antar pejabat pengelola kegiatan dengan penyedia barang dan jasa yang bertentangan dengan UU nomor 30 tahun 2002. Atas latar belakang inilah dilakukan reformasi birokrasi dengan sistem digitalisasi”, jelasnya lengkap. “Dalam realisasinya terdapat beberapa stakeholder yang terdiri dari Pemerintah, Swasta dan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan memiliki perannya masing-masing. Pada tahun 2016 ini diharapkan persiapan sistem digitalisasi ini rampung 100% sehingga pada 2017 bisa langsung melaksanakan tahap selanjutnya”, tambah Pak Dwi. Diakhir pemaparan, Pak Dwi meminta masukan agar reformasi birokrasi dapat terlaksana degan baik.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pada sesi diskusi ini, disampaikan berbagai argumen dan pertanyaan seperti apa yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu, yaitu mapping sistem manual yang telah ada agar dapat dianalisis risiko yang akan didapat dikemudian hari. Analisis risiko seperti ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sistem digitalisasi yang akan dibangun sehingga harus benar-benar diperhitungkan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh stakeholder dapat mempermudah pengawasan. (IP Riau/Silv-HK)