close× Telp +62 761 45505
close×

Index Berita

Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Kampar

Politik dan PemerintahanShort url: https://www.riau.go.id/s-4035
Selasa, 05 Jun 2018

Dalam hearing Forum Guru Madrasah Aliyah se Kabupaten Kampar terkait hilangnya TPP bagi guru PNS dan Tunjangan komite bagi Non PNS, Komisi II DPRD Kabupaten Kampar melaksanakan Kunjungan Kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Selasa 5/6/2018

Kahalis Binsar, MM selaku Koordinator Widyaiswara Dinas Pendidikan Provinsi Riau memberikan penjelasan yang jelas dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Kampar tentang  mendatori kebijakan pusat UU 23 SMA/SMK yang semula tanggung jawab Kab/Kota maka menjadi tanggung jawab Provinsi. Sedangkan MA/MTS masih kewenangan Kementerian Agama tidak ada perubahan. Inilah polemik sekarang yang dihadapi Provinsi Riau.

“Kemenag mempunyai anggaran yang lebih besar dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, khusus untuk guru yaitu bantuan dari pusat. Maka disarankan agar Komisi II DPRD Kampar juga berkoordinasi ke Kemenag”. Tambah Khalis

Terkait tenaga Tata Usaha (TU) SMA/SMK di kabupaten Kampar dan seluruh provinsi itu diverifikasi oleh inspektorat, karena banyak persyaratan-persyaratan yang akan dilengkapi agar TU sekolah menjadi tanggungan Pemprov Riau. Bagi tenaga TU yang tidak lengkap persyaratannya maka TU di SMK/SMA tersebut tidak menjadi tanggungan Pemprov Riau dan silahkan sekolah yang mengurus apakah gajinya dari Komite atau yang lain sebagainya.

“Dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak ada lagi yang namanya sekolah gratis itu tidak ada payung hukumnya dan Menteri Pendidikan RI tiadak membenarkan yang namanya sekolah gratis. Untuk penyelenggaraan sekolah itu bukan hanya dari Pemerintah saja, dalam penyelenggaraan pendidikan itu adalah dengan Tri Sentra yaitu Pemerintah, Orang Tua dan Masyarakat maka mengacu hal seperti itu dibentuklah Forum Komite Sekolah dalam mengelola pendidikan. Pungkas Khalis

Anggota Komisi II DPRD Kampar Firman menyampaikan masukan  terkait mendatori kebijakan pusat beralihnya SMA/SMK ke Provinsi Riau, “diharapkan dari pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk merencanakan terobosan baru karena sebentar lagi akan lahir pemimpin baru atau pemimpin lama yang akan memimpin Riau ini dalam periode 5 tahun yang akan datang maka diharapkan untuk memikirkan para guru THL berupa insentif bagi mereka”.