close× Telp +62 761 45505
close×

Index Berita

Rakor PKH Tingkat Provinsi Riau Tahun 2018

Politik dan PemerintahanShort url: https://www.riau.go.id/s-4114
Kamis, 19 Jul 2018

Pekanbaru, DINSOS-MC. Dinas Sosial Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi Riau  yang di adakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2018 di Hotel Furaya Pekanbaru, dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Drs. H. Dahrius Husin, MM, Narasumber dari Kementerian Sosial RI Heru Cahyono  dan Nasumber dari Bappeda Provinsi Riau Hary Prabowo. S.STP,  hadir juga Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Riau.

Peserta Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2018 di hadiri dari Dinas Sosal di 12 Kabupaten/kota, Dinas Sosial Provinsi Riau dan juga hadir dalam rapat ini Himpunan Bank Negara (Himbara) BNI, BRI dan Bank Mandiri sebagai Bank Pemegang Regulasi Perbankan Guna Mendukung Penyelenggaraan Keuangan Inflasi.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau  Drs. H. Dahrius Husin, MM dalam sambutannya menyampaikan  bahwa  Program Keluarga Harapan sebagai Program Perlindungan Sosial diharapkan dapat meningkatkan Akses Terhadap Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. 

Program Keluarga Harapan sesuai dengan Amanah UU No 40  Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Perpres No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2018 keluarga  penerima manfaat bantuan sosial PKH Provinsi Riau berjumlah 168.989 Kpm,  tersebar di 12 Kabupaten/kota yang akan disalurkan melalui kartu keluarga sejahtera atau kartu combo merah putih dengan melibatkan HIMBARA (Himpunan Bank Negara) dalam hal ini Provinsi Riau mencakup Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri.

Kartu keluarga sejahtera merupakan media penyaluran Bansos Non Tunai dan Subsidi dengan menggunakan kartu yang dikeluarkan perbankan berbasis tabungan. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, efisiensi dan efektifitas program penanganan fakir miskin terutama PKH dan kerjasama dari pihak program Kementerian Sosial RI berjalan dan penyaluran bantuan sosial non tunai segera direalisasikan sehingga kemiskinan di Provinsi Riau Dapat berkurang sesuai dengan amanat pembangunan nasional yang diberikan kepada kita. 

Kesuksesan pendamping adalah kesuksesan program dan kesuksesan program adalah kesuksesan kita semua. Semoga melalui program PKH yang merupakan tanggung jawab kita bersama dapat menjawab target penurunan angka kemiskinan khususnya di Provinsi Riau.