close× Telp +62 761 45505
close×

Index Berita

Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Di Kabupaten Kuantan Singingi

Politik dan PemerintahanShort url: https://www.riau.go.id/s-6111
Jum'at, 25 Nov 2022

KUANTAN SINGINGI Banyaknya persoalan yang mengancam perempuan dan anak ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pihak. Di Provinsi Riau sendiri, pada Tahun 2022 hingga Oktober ini jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh  UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebanyak 143 kasus, yang terjadi pada 12 Kabupaten/Kota. Untuk mendorong peran aktif masyarakat dan sinergitas mitra kerja dalam pendampingan perlindungan khusus anak, Dinas P3AP2KB Provinsi Riau menyelenggarakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi di  Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Angela Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, turut hadir Plt Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, bersama Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi V Marwan Yohanes., dan Kepala Dinas PPKBPPPA Kab. Kuantan Singingi, Muradi,  serta Tokoh Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Riau, Fariza pada hari Kamis (17/11/2022).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa urusan perlindungan anak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya pencegahan dengan melibatkan para pihak hingga penyediaan layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pasal 3 huruf d dan huruf e dimana Lembaga penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan salah satu ujung tombak untuk memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak dapat dipenuhi secara optimal, oleh karenanya perlu ditingkatkan kualitasnya. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas lembaga layanan PPA adalah optimalnya fungsi koordinasi ujar Hj Fariza dalam sambutannya.


Hal tersebut disampaikan Kadis P3AP2KB Provinsi Riau mengingat untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam penanganan kasus, Manajemen Kasus adalah solusi. Manajemen kasus dalam perlindungan anak menurut Save the Children, merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan anak dan keluarganya secara cepat, sistematis dan tepat waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan.


“Karena Inti dari Manajemen Kasus ini adalah Koordinasi. Untuk itu dalam forum dan momentum yang baik ini saya berharap kepada seluruh lembaga yang memberikan layanan untuk perlindungan perempuan dan anak, baik itu kepolisian, Bappas, pekerja sosial, psikolg, advokat, serta UPT PPA agar dapat saling meningkatkan sinergi melalui koordinasi efektif agar amanah ini dapat berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas”, ujarnya.

Dilain pihak Plt Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby mengatakan semua pihak peduli terhadap Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus. Saya berharap kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi dan Kabupaten serta instansi dan mitra kerja terkait harus ada program yang terencana dengan baik Sehingga ada langkah-langkah dalam penanggulangannya.

“Disamping melakukan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan baik. Diberikan juga metode dalam mendidik anak dengan cara islami, Antara dinas pendidikan, Kemenag Dinkes, DP3AP2KB Stakeholder yang terkait, mesti disatukan dalam kegiatan terstruktur dengan baik. Sehingga rohani dan jasmaninya anak juga seimbang. "Persoalan ini kami Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi serius menanganinya bersama Dinas terkait dengan kegiatan dan target yang jelas". Tutup Suhardiman.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang profesi dan disiplin ilmu, mulai Anggota komisi V DPRD Provinsi Riau dari Bapak Marwan Yohanes, Tenaga Ahli DPRD Provinsi Riau dan Psikolog dan Advokat UPT PPA Provinsi Riau.

Peserta merupakan perwakilan dari Dinas PPPA Kab/Kota, dan atau UPT PPA Kab Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Pengurus atau anggota Satuan Tugas (SATGAS) Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kewanitaan, Kader Posyandu dan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Image title

Image title

Sumber : Humas DP3PA2KB Provinsi Riau