PEKANBARU - Realisasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi Riau Tahun 2022 mencapai Rp 22,94 triliun.
Realisasi ini terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp8,7 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp8,4 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp145 miliar.
Kemudian DAK Non Fisik sebesar Rp 3,1 triliun, DAK Fisik seluruh pemda lingkup Provinsi Riau sebesar Rp1,1 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp1,4 triliun.
"Persentase realisasi terbesar DAK Fisik di Kepulauan Meranti sebesar 98,91 persen dan terendah di Kuansing sebasar 30,53 persen," kata Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Ismed, Rabu (25/1/2023).
Ismed mengungkapkan, kendala penyaluran DAK Fisik, antara lain, proses pemenuhan dokumen persyaratan berjalan lambat mulai input dari OPD, review APIP sampai disetujui Pemda dan cenderung pengajuan pada saat last minute batas akhir pengajuan ke KPPN.
"Kemudian, adanya penghentian salur oleh Kementerian Kesehatan atas DAK Fisik Pengadaan Makanan Tambahan pada Subbidang Penguatan Intervensi Penurunan Stunting pada bulan Juni 2022," katanya.
Selain itu adanya sisa kontrak pada subbidang kefarmasian karena barang/obat yang direncanakan tidak memenuhi syarat dan beberapa obat ditarik peredarannya sehingga kontrak harus dibatalkan.
"Subbidang Perumahan dan Permukiman Kota Pekanbaru nilai kontraknya 0 yang disebabkan pihak Pemkot tidak dapat menyanggupi untuk menyediakan dana pendamping," ujarnya.
Ismed mengungkapkan, capaian output pada beberapa subbidang yaitu kefarmasian, penguatan percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan di sebagian besar kabupaten/kota di Riau NIHIL.
"Capaian output pada subbidang jalan tematik pengembangan food estate dan sentra produksi pangan Provinsi Riau hanya 15,02 persen, dan irigasi tematik food estate Provinsi Riau hanya 25,46 persen," katanya.
Selain itu, kata Ismed, pemahaman Pemda terkait mekanisme dan alur penyaluran DAK Fisik masih perlu ditingkatkan. Kendala internal pada Pemda Kab. Kuantan Singingi sehingga realisasi sangat rendah hanya 30,53 persen.
"Beberapa subbidang seperti air minum tidak terkontrakkan, subbidang jalan dari 10,98 M hanya terkontrakkan 30 juta dan subbidang Pendidikan SKB dari rencana kegiatan 460,78 juta hanya terkontrakkan 11,3 juta," ujarnya.
(Mediacenter Riau/sa)
