PEKANBARU - Dari total jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 6,64 juta jiwa (Per November 2022), tercatat 5,58 juta jiwanya sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Jumlah ini mengalami peningkatan dari 75,04 persen pada tahun 2021, menjadi 84,06 persen pada tahun 2022.
Hal ini disampaikan oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan saat mewakili Gubernur Riau dalam acara Seminar Ekonomi Tapak Lapan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Selasa, (7/6/2023).
“84,06 penduduk Provinsi Riau telah terdaftar program JKN dengan status aktif dan non aktif,” terangnya di Balai Adat LAMR.
Dengan total anggaran sebesar Rp. 161,37 miliar pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp. 159,25 miliar pada tahun 2022, yang disalurkan kepada 700.000 jiwa Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
“Dengan keterangan budget sharing, 55 persen Pemerintah Provinsi Riau dan 45 persen Kabupaten/Kota,” ujar Job Kurniawan.
Dijelaskannya, berdasarkan refleksi akhir tahun 2022 mengenai pembangunan Provinsi Riau. Terdapat lima Kabupaten/Kota yang sudah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta.
Diantaranya Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 98,04 persen, Kabupaten Pelalawan 96,65 persen, Kabupaten Bengkalis 95,53 persen, Kabupaten Kuantan Singingi 95,64 persen dan Kota Dumai sebesar 95,71 persen.
“Sementara untuk pelyanan kesehatan yang lebih baik, kami terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan Rumah Sakit (RS) dan meningkatkan pelayanan Puskesmas di daerah terpencil,” kata Asisten II.
Saat ini di Riau sendiri sudah terdapat dua Rumah Sakit dengan akreditasi paripurna bintang lima yaitu RSUD Arifin Achmad dan RSJ Tampan.
Artinya, Pemerintah Provinsi Riau sangat berkomitmen dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusianya.
