PEKANBARU - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau. Di kesempatan itu, sejumlah kepala daerah di Riau menyampaikan permasalahan jalan rusak dan kondisi infrastruktur bermasalah lainnya.
Permasalahan tersebut disampaikan Gubernur Riau dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau di forum rapat bersama Komisi V DPR RI. Kegiatan berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Jumat (14/7/2023) malam.
Agenda dihadiri Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal, dan dua anggota yakni Syahrul Aidi dan Effendi Sianipar. Kemudian, tampak pula hadir Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau beserta jajarannya.
Gubri Syamsuar katakan, pihaknya sengaja mengundang pemerintah kabupaten/kota dalam pertemuan tersebut. Ia berharap kepada seluruh kepala daerah di Riau, bisa memberikan usulan terkait kendala infrastruktur di wilayahnya.
“Hari ini kami sengaja mengundang Pak Bupati dan Ibu Bupati serta Wali Kota agar nanti juga bisa menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada Komisi V sejalan dengan kunjungan ke Provinsi Riau ini,” ucap Syamsuar.
Orang nomor satu di Provinsi Riau itu mengungkapkan, bahwa di wilayahnya masih banyak kondisi infrastruktur yang perlu dibenahi. Kendati demikian, pihaknya telah membenahi 64 persen jalan provinsi.
“Pertama jalan provinsi kita itu juga belum semuanya mantap, baru sekitar 64 persen yang dibenahi. Dengan begitu, tentunya masih banyak yang perlu dibenahi sementara kondisi di wilayah tersebut juga cukup luas,” jelasnya.
Bupati Indragiri Hulu, Rezita Meylani Yopi menyampaikan kondisi jalan rusak di daerahnya. Menurut dia, ada tiga ruas jalan yang harus ditangani untuk perbaikan yaitu Rengat-Kuala Cenaku, Kandis-Pangkalan Kansai, dan Peranap-Air Molek.
“Ada tiga ruas jalan, yaitu Rengat-Kuala Cenaku itu ada sepanjang 8,26 KM. Kemudian, Jalan Lubuk Kandis-Pangkalan Kansai sepanjang 18,9 KM, Jalan Peranap-Air Molek sepanjang 22,87 KM. Ini dalam kondisi rusak sedang maupun rusak berat, yang mana jalan ini merupakan jalan menjadi urat nadi bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu maupun bagi masyarakat yang ada dari Sumbar maupun tetangga kami dari Kuantan Singingi,” ujar Rezita.
Rezita ceritakan, jalan tersebut rusak karena adanya muatan pengangkutan truk dari batu bara yang melebihi kapasitas. Sehingga, dia minta untuk tahun 2024 perbaikan itu bisa dapat dianggarkan melalui anggaran provinsi maupun melalui kebijakan Inpres.
“Tentunya untuk jalan ini rusak karena banyak truk batu bara yang melewati jalan tersebut, hampir setiap hari itu pasti ada saja. Oleh karna itu, dengan kedatangan bapak ibu DPR RI, kami berharap tiga ruas jalan ini menjadi salah satunya prioritas untuk perbaikan pada tahun 2024,” ucapnya.
Tak hanya itu saja, Bupati Wanita Termuda di Riau tersebut menyampaikan, bahwa di Kabupaten Indragiri Hulu ada 130 jembatan. Dari total itu ada 18 jembatan yang rusak ringan dan 28 jembatan rusak berat. Dengan begitu, pihaknya setiap tahun selalu menyampaikan proposal baik itu kepada Kementerian PUPR maupun ke Basarnas, karena kebanyakan jembatan ini rusak akibat bencana banjir.
“Kemudian, fasilitas umum seperti sekolah, jalan, rumah ibadah maupun rumah masyarakat yang rusak akibat dari hantaman dari banjir. Tentunya kami berharap ada anggaran yang diberikan pada tahun 2024 dalam hal perbaikan, baik itu perbaikan jalan maupun mengenai penanganan abrasi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu,” lanjut Rezita.
Sementara itu, Wali Kota Dumai, H Paisal menjelaskan untuk permasalahan yang ada di wilayahnya terdapat dua persoalan. Yaitu terkait jalan Lingkat Parit Kitang dan pembangunan turap untuk Sungai Dumai.
Paisal katakan, Pemerintah Kota Dumai telah menganggarkan perencanaan pembangunan. Komitmen pihaknya juga sudah disiapkan, sehingga hanya menunggu janji dari anggota DPR RI untuk mengusulkannya di tahun 2024.
“Jadi kami tidak banyak minta hanya dua saja. Pertama jalan lingkar parit kitang mohon dibantu karena juga memang lalu lintas kawasan industri. Yang kedua turap untuk Sungai Dumai yang hari ini kami sudah sampaikan ke bapak Syahril berapa kali sejak kami dilantik sampai sekarang belum ada solusinya,” pinta Paisal.
Selain itu, Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi mengungkapkan hasil kunjungan sebelumnya bersama Komisi V DPR RI di Terminal Mayang Terurai. Di mana pada juga dikunjungi oleh Menteri Perhubungan dan beliau juga berjanji akan melakukan revitalisasi berkaitan dengan terminal tersebut.
"Untuk mendukung terminal ini, di dalam RPJMN 2020-2024, Kota Pekanbaru itu menjadi salah satu penerima Bantuan Operasional bagi Trans Metro. Namun, sampai sekarang kami belum mendapatkan ini. Mungkin nanti kalau kami dapat di 2024 kami bisa lebih memperluas jangkauan dari Trans Metro ini karena Trans Metro Pekanbaru ini juga sampai ke Kampar dan juga sebagian sampai ke Siak,” ungkapnya.
Kemudian, Indra Pomi juga mengusulkan adanya pembangunan jalan lingkar luar kota yang berfungsi terhadap berkaitan dengan kawasan industri. Karena ada Buton dan Tenayan di dalam RPJMN 2020-2024, Tenayan merupakan salah satu kawasan industri yang akan dikembangkan.
“Untuk bisa mendukung kawasan industri ini kita butuh jalan lingkar luar kota Pekanbaru. Ini juga beberapa kali sudah kami usulkan kepada Balai dan ini nanti akan mendukung operasional tol Pekanbaru-Dumai dan juga tol Pekanbaru-Jambi. Di dalam Jalan Lingkar luar ini ada satu unit Jembatan Siak 5 yang anggarannya lebih kurang 500 miliar,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan dia, terkait Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).Di mana dalam waktu dekat akan segera beroperasional. Menurutnya, pembangunan itu membuat Wakil Komisi V DPR RI kagum dengan inovasi itu.
“Tadi Pak Iqbal terkagum-kagum melihat IPAL kita. Nah dalam rangka operasional IPAL, kami sudah membentuk UPT dalam bentuk BLUD juga kami sudah menetapkan Perda pengelolaan air limbah termasuk juga kami sedang menyusun Perwako tentang Parit,” terangnya.
Namun yang menjadi ke khawatirannya, Pemko Pekanbaru sudah menyiapkan 40 personil untuk mengoperasionalkan IPAL. Meski begitu, butuh pendampingan pemeliharaan untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karna itu, ia berharap support dari pemerintah pusat dalam hal perawatan.
"Kami butuh untuk peralatan-peralatan maintenance. Kami mohon pak Dirjen maupun Direktur Sanitasi dibantu kami. Supaya IPAL yang sudah bagus di bangun Ini nantinya enggak jadi bangunan terbengkalai.” harapnya.
Menanggapi hal ini Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal mengatakan, bahwa kunjungan jajarannya ke Riau untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi pemerintah daerah. Oleh karna itu, Bupati dan Wali Kota yang ada di seluruh Provinsi Riau dapat menyampaikan tentang usulan program-programnya.
“Mungkin sudah ada berjalan atau yang akan diusulkan kepada kami Komisi V. Oleh karena itulah kami dalam kunjungan ini membawa mitra kerja, sehingga nanti jika ada persoalan-persoalan yang akan ditanyakan bisa langsung ditanyakan kepada Mitra kami ada dari Kementerian PUPR, ada dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian transmigrasi dan lain-lainnya,” tuturnya.
(Mediacenter Riau/bib)
