close× Telp +62 761 45505
close×

Index Berita

Rapat Koordinasi Pemantapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi (11 S/D 12 Juni 2015)

Politik dan PemerintahanShort url: https://www.riau.go.id/s-606
Selasa, 16 Jun 2015

Dalam Kata sambutannya, Kabag Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas selaku ketua panitia, Dra.H. Lindawati,  menyebutkan bahwa ada 3 tujuan utama dari Rapat Koordinasi Pemantapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi  diantara Terwujudnya peningkatan pemahaman aparatur atas Reformasi Birokrasi, Terciptanya persepsi yang sama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan teridentifikasi Permasalahan Dalam 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

"Geliat Reformasi Birokrasi sudah pada sasaran lima tahun ke-2, Sasaran lima tahunan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi ini mengacu pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025. Dalam Rakor ini akan terlihat sampai dimana rencana dan aksi pemerintah provinsi Riau dalam Reformasi Birokrasi." Oskar Vitriano, SE.M.Pub., CSo menjelaskan sebagai Narasumber Tim Penilai Reformasi Birokrasi Nasional. 

Beliau juga mengatakan bahwa tujuan akhir dari Reformasi mengarah pada dua sisi, yang pertama mencapai visi Reformasi Birokrasi, “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi   tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang  mampu  menyelenggarakan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik   pada tahun 2025. Yang kedua, yaitu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi Aparatur sebab melalui Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga/Pemda bisa mengajukan Tunjangan Kinerja (Tukin) maupun Tunjangan Kinerja Daerah.

Pada Hari kedua, Narasumber berasal dari Biro Administrasi Pemerintahan Umum. "Dari 8 area Reformasi birokrasi berupa organisasi, peraturan, SDM, ketatalaksanaan, pelayanan, akuntabilitas, monitoring evaluasi serta budaya kerja, maka saya menilai bahwa area budaya kerja dan pola pikir di Pemerintah Provinsi Riau masih kurang mendapat perhatian. Diharapkan dengan adanya Rakor ini setia Biro/SKPD pemerintah Provinsi Riau mulai memperhatikan 8 area Reformasi Birokrasi dalam merancang kegiatan dimasing-masing lembaga" DR.Rahima Erna,Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum.

Selanjutnya, Biro Organisasi akan mengkoordinir Biro/Badan/Dinas Pemprov Riau untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dimasing-masing SKPD untuk bersama-sama melaksanakan Reformasi Birokrasi.