Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD, setelah melalui berbagai tahapan dalam proses penyusunan rancangan revisi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 dilaksanakan Musrenbang Revisi RPJPD ...
Sesuai surat Sekda No. 050/Bappeda/32.12 tentang Pelaksanaan Pembahasan RKPD Perubahan Tahun 2016, maka SKPD lingkup Provinsi Riau perlu melakukan optimalisasi anggaran melalui penginputan Perubahan Renja SKPD TA. 2016. Penginputan Perubahan Renja ini harus melalui aplikasi E-Planning. ...
Sehubungan dengan pelaksanaan Musrenbang Revisi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 di Hotel Aryaduta perlu dilakukan rapat koordinasi persiapan acara dimaksud. Terkait dengan hal tersebut Bappeda Provinsi Riau mengadakan rapat persiapan musrenbang revisi RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 pada hari senin tanggal 20 ...
Setelah melalui beberapa tahap pembahasan dan penyempurnaan terhadap rancangan dokumen revisi RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019, maka pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 diadakan pembahasan desk pokja penyusunan revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dalam bentuk Forum SKPD dengan tujuan untuk menentukan :Baca Selengkapnya ...
Setelah dilaksanakannya tahapan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Revisi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 perlu adanya penajaman, penyelarasan terhadap sasaran pokok, arah kebijakan dan strategi yang tertuang pada rancangan dokumen revisi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025.Baca Selengkapnya ...
Bappeda Provinsi Riau melalui Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mengadakan Rapat pembahasan desk penyusunan revisi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 dan revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 pada hari kamis tanggal 9 Juni 2016. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau yang diwakili oleh Kabid Penelitian dan Kerjasama Pembangunan Ronny B. Leksono yang ...
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 9 yang menyatakan “bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada ...
