PEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengakui kalau penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2018 ini oleh Pemerintah Provinsi Riau dari pusat baru merupakan penyaluran normal yang memang seharusnya diterima.
Sementara kata dia, yang tunda salur masih ada, sehingga anggaran masih dalam kondisi defisit.
"Belum, itu baru penerimaan normal. Tunda salur belum, itu baru untuk tri wulan IV. Jadi kita masih terjadi defisit anggaran," kata Sekda Riau saat dikonfirmasi akhir pekan lalu di Gedung DPRD Riau bahwa dengan sudah adanya 'angin segar' dari penerimaan DBH sebelumnya dari Kemenkeu anggaran Riau sudah normal.
Lebih jauh dikatakan, untuk penerimaan DBH tahun 2017 belum lagi diterima dengan jumlah sekitar Rp 1,7 triliun sedangkan yang selisih perhitungan ada srkitar Rp 2 triliun.
"Kita berharap yang tunda salur ini juga akan segera dibayarkan," jelasnya lagi dengan penuh harap.
Sebagai mana yang diberitakan, terjadinya defisit anggaran menbuat Pemprov Riau 'memutar otak' dalam penggunaan anggaran.
Salah satunya harus 'menyisir' anggaran kegiatan di OPD. Seperti perjalanan dinas, terutama yang tidak urgen atau tidak terlalu dibutuhkan dipangkas. Kemudian tunda bayar yang dilakukan pada pihak ke tiga. (MCR/Ch)
