PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, penetapan status siaga darurat kabakaran hutan dan lahan (Karhutla) Riau tahun 2022 sejak dini merupakan langkah pencegahan.
Hal itu disampaikan Gubri Syamsuar di Balai Pelangi Kediaman Gubernur Riau, Kamis (18/2/2021). Ia menyebutkan, bahwa penetapan status siaga darurat Karhutla sejak dini merupakan langka untuk pencegahan kebakaran lebih luas, sebab beberada di Riau sudah terdapat titik api kebakaran.
"Dengan siaga darurat kami bersama bupati/walikota bisa gerak lebih untuk melakukan pencegahan Karhutla," sambungnya.
Gubri mengatakan penetapan status siaga darurat Karhutla Riau 2021 merupakan tindak lanjut instruksi Menko Polhukam, Mahfud MD saat Rakorsus Karhutla 2021.
"Pak Menko Polhukam meminta Riau segera menetapkan status siaga darurat Karhutla. Karena perhatian nomor satu pusat soal Karhutla adalah Riau. Makanya Riau ini selalu menjadi sorotan terkait masalah Karhutla," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Mamun Murod kepada mengatakan, penetapan status siaga merupakan langkah pencegahan.
"Karena yang paling penting itu dalam Karhutla itu adalah pencegahan, bukan penanggulangan. Makanya sebelum Karhutla terjadi, pak Gubenur sudah melakukan pencegahan," katanya.
Bahkan, menurut Murod dalam penetapan status siaga itu juga sudah mengacu terhadap mekanisme dan aturan yang berlaku. Dimana harus ada minimal dua kabupaten/kota terlebih dulu menetap status siaga darurat Karhutla.
"Dan itu sudah ada Bengkalis dan Dumai. Maka Kalaksa Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Riau mengusulkan ke pak Gubernur untuk penetapan status siaga darurat Karhutla Riau pada 15 Februari sampai dengan 31 Oktober 2021," terangnya.
Lebih lanjut Murod menyampaikan, kebijakan dan strategi pengendalian Karhutla tahun 2021 agar Riau mempertahakan yang sudah baik di tahun 2020, yakni Riau Bebas Asap.
"Kita semua pasti setuju bahwa mencegah Karhutla jauh lebih mudah dan murah dibandingkan menanggulanginya. Pak Gubernur Riau juga menekankan kembali agar Riau Bebas Asap Tahun 2021 dapat kita wujudkan lagi," ungkapnya.
Untuk itu, sebut Murod, untuk mewujudkan Riau Bebas Asap 2021 diperlukan kerjasama semua komponen masyarakat di Provinsi Riau dengan meningkatkan kerja-kerja di lapangan.
"Kemudian kita juga terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, sekaligus mencarikan solusi permanen terhadap pembukaan lahan tanpa bakar oleh masyarakat, menindak tegas setiap pembakar lahan, meningkatkan patroli darat dan udara, melakukan modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan di daerah-daerah rawan bencana karhutla," paparnya.
"Selain itu kita juga memberdayakan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), dan memastikan seluruh perusahaan perkebunan dan kehutanan mencegah agar wilayah kerjanya tidak terbakar, serta membantu menjaga areal di sekitar konsesi perusahaaan untuk tidak terbakar," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pada tanggal 9 Pebruari 2021, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, POLRI, kementerian/lembaga lainnya, dan pemerintah daerah melaksanakan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tingkat Menteri, terkait pengendalian Karhutla.
Rakorsus tersebut berlangsung secara hybrid yang bertujuan melakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan serta langkah-langkah persiapan pengendalian karhutla tahun 2021. Pada Rakorsus ini, rapat dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD.
Secara khusus Menkopolhukam, Mahfud, MD meminta kepada Gubernur Riau, Drs. H. Syamsuar, MSi agar menetapkan siaga darurat lebih. “Oleh karena itu, saya meminta agar Gubernur Riau untuk menetapkan siaga darurat lebih awal, agar pencegahan karhutla di sana segera dapat ditanggulangi,” kata Menkopolhukam, Mahfud MD.
Gubernur Riau yang pertama sekali diminta menyampaikan hasil evaluasi dan persiapan pengendalian karhutla tahun 2021 melaporkan kepada Menkopolhukam dan peserta Rakorsus, bahwa jumlah hotspot tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 41,69 persen dibandingkan tahun 2019 (dari 4.692 titik tahun 2019 menjadi 2073 titik di tahun 2020).
Jika dibandingkan luas lahan terbakar tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 83,62 persen (9.706,73 Ha tahun 2019 sedangkan tahun 2020 seluas 1.590,16 Ha). Selama tahun 2020 kualitas udara di Provinsi Riau berdasarkan hasil pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dalam kategori baik hingga sedang dan tidak pernah menunjukkan kategori tidak sehat hingga berbahaya).
(MC Riau/amn)
