EKONOMI DAN KEUANGAN

Perekonomian Riau pada triwulan I tahun 2017 tumbuh sebesar 2,82 persen membaik jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 2,74 persen (yoy). pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhan pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi 6,72 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 9,56 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 7,30 persen, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,97 persen.

Image titlePerekonomian Riau pada triwulan I tahun 2017 mengalami kontraksi sebesar 4,88 persen bila dibandingkan dengan triwulan IV-2016. Kontraksi ini dipengaruhi oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan (-5,04 persen). Selain tiu, kontraksi terjadi karena adanya penurunan pada pada beberapa lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian (-3,50 persen); Industri Pengolahan (-5,41 persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-2,46 persen); dan Konstruksi (-8,94 persen).


APBD

APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Image title

Diagram diatas menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau sampai dengan tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014, dengan nilai realisasi pendapatan mencapai Rp6.910,63 miliar, nilai realisasi pendapatan hanya mencapai 93,30 persen dari alokasi anggaran. Sedangkan nilai realisasi belanja mencapai Rp.5.542,62 miliar atau nilai realisasi belanja tersebut hanya mencapai 77,83 persen dari alokasi anggaran. Nilai realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2015 ini merupakan nilai realisasi terendah dalam tiga tahun terakhir.

Dilihat dari selisih anggaran dalam 3 tahun terakhir, Nilai Realisasi APBD Provinsi Riau mengalami surplus hingga Rp.1.368,01 miliar pada tahun 2015. Sedangkan pada alokasi anggaran, terjadi defisit sebesar Rp.562,75 miliar pada tahun 2013, namun hingga tahun 2015 terus mengalami surplus hingga Rp.282,37 miliar.

Image title

a. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah

Image title

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Alokasi untuk daerah dari sumber-sumber penerimaan ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2016, total realisasi dana perimbangan Provinsi Riau dengan target Rp3,73 triliun tercatat sebesar Rp3,82 triliun (Lihat Tabel Dana Perimbangan). Persentase realisasi dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 102 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan realisasi pada seluruh sumber penerimaan.

Image title

Dilihat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, persentase realisasi tahun anggaran 2016 tercatat sebesar 98,22 persen meningkat dibandingkan tahun 2015. Selain itu, persentase realisasi Dana Alokasi Umum tercatat meningkat hingga 122,21 persen. Persentase Dana Alokasi Khusus tahun 2016 juga mengalami penikatan hingga 98,91 persen.

Image title

b. Pajak dan Retribusi

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang  (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak Daerah

Berdasarkan Lembaga yang mengelolanya, Pajak Daerah yang dikelola pemerintah Provinsi, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, terdiri dari:

  1. Pajak Kendaraan bermotor

  2. Pajak Kendaraan diatas Air

  3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

  4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

  5. Pajak Air Permukaan

Image title

Total Pajak Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 terus mengalami kontraksi dalam 3 tahun terakhir. Kontraksi terdalam yakni pada tahun 2016 hingga 18,40 persen. Kontraksi ini dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 22,46 persen dan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air sebesar 14,54 persen. Sedangkan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan meningkat sebesar 0,14 persen.

Image title

Retribusi Daerah

Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Pembayar retribusi justru menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah. Contohnya, pembayaran air minum pada PAM, retribusi listrik, telepon, gas, uang kuliah, dan sebagainya. Pengenaan retribusi berlaku umum dan dapat dipaksakan. Misalnya retribusi terhadap listrik, apabila rakyat tidak membayar retribusi listrik, maka akan ada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan sebagai pemaksaan seperti pengenaan denda, pemutusan hubungan sementara, dan sebagainya.

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1 Retribusi Jasa Umum

2 Retribusi Jasa Usaha

3 Retribusi Perizinan Tertentu

Pada tahun 2015, nilai retribusi daerah Provinsi Riau sebesar Rp 20,504 Miliar, meningkat 23,33 persen dibanding tahun 2014.

Image title

Penerimaan Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan sebesar 11,56 persen atau sebesar Rp 1.651 Juta dibandingkan dengan tahun 2014. Pada penerimaan Retribusi Jasa Usaha juga mengalami peningkatan sebesar 95,17 persen atau sebesar Rp. 2.205 Juta. Lalu penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu mengalami peningkatan yang tinggi 117,9 persen atau sebesar Rp 24,2 Juta.

c. Pendapatan Asli Daerah

Di dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Riau senantiasa berupaya meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pusat, sehingga penyelenggaraan otonomi dan keleluasaan daerah tercapai secara maksimal. Adapun strategi yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi serta optimalisasi BUMD.

Image title

Penerimaan Retribusi Jasa Umum mengalami menurun sebesar 72,89 persen. Pada penerimaan Retribusi Jasa Usaha juga mengalami penurunan sebesar 44,05 persen. Sedangkan penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu mengalami peningkatan yang tinggi 68,43 persen.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara sederhana dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai tambah Bruto dari kegiatan Perekonomian di suatu Wilayah. Sedangkan metode Perhitungan Pendapatan Regional yang dipakai mangikuti buku petunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, dapat melalui pendekatan Produksi, Pendapatan, dan Pengeluaran.

Image title

Secara tahunan, pertumbuhan PDRB Riau sektor lapangan usaha hingga akhir tahun 2015 adalah sebesar 4,45 persen (yoy). Nilai ini meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 1,87 persen. Dilihat dari sektor lapangan usaha, pertumbuhan PDRB ini dikarenakan hampir seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan, kecuali pada jasa keuangan (-0,69 persen) dan pertambangan dan penggalian (5,5 persen). Pertumbuhan ini utamanya disumbang oleh pertumbuhan pada usaha jasa lainnya sebesar 11,24 persen, diikuti oleh lapangan usaha real estate sebesar 9,98 persen dan industri pengolahan sebesar 9,58 persen.

Image title

Secara triwulanan, pertumbuhan PDRB Riau sektor lapangan pada triwulan IV tahun 2015 adalah sebesar 1,99 persen (qtq). Pertumbuan ini dikarenakan seluruh sektor mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini utamanya disumbang oleh pertumbuhan pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 8,06 persen, diikuti ole lapangan usaha konstruksi sebesar 4,86 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 4,66 persen.

Indeks Harga Konsumen (Inflasi/Deflasi)

Pada bulan Mei 2017, provinsi Riau mengalami inflasi sebesar 0,16 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 130,31. Dengan demikian, Inflasi tahunan (Mei 2017 terhadap Mei 2016) sebesar 6,35 persen. Dari 3 Kota IHK di Provinsi Riau, 2 kota mengalami inflasi, yakni Tembilahan 0,69 persen, Pekanbaru sebesar 0,12 persen, dan Dumai sebesar 0,11 persen.  

Inflasi di Provinsi Riau pada Mei 2017 ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada lima kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,77 persen, diikuti kelompok kesehatan sebesar 0,29 persen, kelompok sandang sebesar 0,20 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,01 persen. Sedangkan dua kelompok pengeluaran mengalami deflasi, yakni kelompok bahan makanan sebesar 0,18 persen dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,06 persen.