SOSIAL BUDAYA

Demografi

Jumlah Peduduk Provinsi Riau yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota per Juni tahun 2016 mencapai 5.921.987 jiwa yang terdiri dari 3.053.043 jiwa penduduk laki-laki dan 2.868.944 jiwa penduduk perempuan.

Image title

Dilihat dari jumlah penduduk per kabupaten/kota, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kota Pekanbaru sebanyak 441.554 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 428.477 berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 106.269 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 98.700 berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari kedua kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar dan terkecil di Provinsi Riau tersebut, perbandingan banyak penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih dominan daripada penduduk berjenis kelamin perempuan.

a. Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dapat diukur dari tingkat kepadatan penduduknya, semakin tinggi jumlah penduduk mak semakin tinggi pula tingkat kepadatan penduduknya dan begitu juga sebaliknya. Kepadatan penduduk dapat dipengaruhi oleh faktor geografi (fisiologis, sumberdaya alam, iklim dan topografi) dan faktor demografi (natalitas, mortalitas dan migrasi). Pada tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi Riau adalah 5.877.887 jiwa dengan luas wilayah 89.150,16 Km2. Sehingga, rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Riau per Juni 2015 adalah sebesar 65,93 orang/Km2.

Image title

Diagram diatas menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru memiliki rata-rata kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Riau sebesar 1.352,67 jiwa/Km2. Hal ini menunjukkan bahwa  dengan luas wilayah yang lebih kecil dibanding Kabupaten/Kota lainnya, jumlah penduduk kota pekanbaru jauh lebih tinggi.  

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dapat dilihat pada tabel yang disajikan diatas bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau pada setiap kabupaten/kota Provinsi Riau adalah 3.02%.

Image title

c. Jumlah Penduduk Beragama

Selama tiga tahun terakhir, jumlah penduduk dikelompokan berdasarkan agama, terlihat bahwa penduduk Provinsi Riau pada tahun 2015 yang memeluk agama Islam berjumlah 5.105.892 jiwa atau 86.87%  dari 5.877.887 jiwa penduduk di Provinsi Riau. Diikuti oleh pemeluk agama Kristen berjumlah 573.043 jiwa atau 9,74% dari total jumlah penduduk dan 2,28% pemeluk agama Buddha, 1,02% pemeluk agama Katolik, 0,01% pemeluk agama Hindu dan 0,07% pemeluk kepercayaan lainnya.

Image title

Kesehatan

Sektor merupakan sektor pembangunan yang berperan penting dalam masyarakat.Sektor kesehatan dibangun dengan tujuan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh sebab itu, tersedianya fasilitas dan sumber daya manusia dibidang kesehatan sangat berperan penting demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Pemerintah Provinsi Riau terus berusaha untuk meningkatkan penyediaan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Salah satu fasilitas kesehatan yang harus ada di setiap daerah, yaitu rumah sakit. Pemerintah memiliki rumah sakit umum daerah (RSUD) Arifin Achmad yang berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam tiga tahun terakhir penyediaan fasilitas kesehatan dan SDM bidang kesehatan di RSUD Arifin Achmad terus mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. 

Image title

Diagram diatas menunjukkan capaian kinerja RSUD Arifin Achmad dari tahun 2013 hingga 2015. Dapat dilihat bahwa jumlah pasien instalasi rawat jalan (IRJA) yang telah mendapat pelayanan terus meningkat hingga berjumlah 153.548 orang pada tahun 2015. Akan tetapi, jumlah pasien instalasi rawat inap (IRNA) yang telah mendapat pelayanan sedikit menurun sekitar 0,78 persen pada tahun 2015 meskipun sempat meningkat tajam pada tahun 2014. Jumlah pasien instalasi gawat darurat (IGD) yang mendapat pelayanan juga terus menurun hingga tahun 2015. Pada tahun 2014, jumlah ini menurun sebesar 25,06 persen dan pada tahun 2015 turun sebesar 8,35 persen.

            Dilihat dari fasilitas kesehatan, jumlah kapasitas kamar tidur di RSUD Arifin Achmad terus meningkat hingga tahun 2015. Sebagaimana tabel berikut:

Image title

Kapasitas tempat tidur di RSUD Arifin Achmad tahun 2014 meningkat sebesar 15,77 persen dan pada tahun 2015 meningat sebesar 0,74 persen. Dari tabel diatas terliat bahwa jumlah kamar terbanyak yaitu kamar kelas III diikuti oleh kamar VIP dan kamar kelas II.

Dilihat dari perkembangan sumber daya manusia bidang kesehatan di RSUD Arifin Achmad, ada empat klasifikasi tenaga kesehatan, yaitu, tenaga medis, keperawatan, paramedis non-keperawatan dan tenaga administrasi/non-medis.

Image title

Berdasarkan diagram diatas, terlihat bahwa pada tahun 2015 beberapa klasifikasi tenaga kesehatan cendrung sedikit menurun setelah sebelumnya pada tahun 2014 meningkat tajam. Pada tahun 2015, jumlah tenaga medis turun sebesar 3,2 persen, jumlah tenaga keperawatan turun sebesar 1,63 persen dan tenaga adminstrasi/non medis turun sebesar 3,93 persen. Hanya jumlah tenaga paramedis non keperawatan yang meningkat sebesar 11,5 persen.

Secara total, sebenarnya jumlah SDM bidang kesehan pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan sebagai berikut:

Image title

Diagram diatas menunjukkan secara total, jumlah SDM bidang kesehatan tahun 2014 meningkat sebanyak 236 orang dibanding tahun 2013 atau sebesar 17,42 persen. Pada tahun 2015, jumlah ini sedikit meningkat sebanyak 27 orang atau 1,69 persen dari total SDM.

Kesejahteraan Sosial

a. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada periode September 2012 hingga September 2015 cukup fluktuatif, yang pada September 2012 hanya berjumlah 481,31 ribu jiwa atau 8,05 persen, pada September 2015 mengalami peningkatan hingga 562,92 ribu jiwa atau 8,82 persen. Peningkatan ini cukup tinggi yaitu sebesar 81,61 ribu jiwa atau 0,77 persen dari seluruh penduduk Riau.

Image title

Adapun jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2012 adalah 156,41 ribu jiwa, hingga September 2015 meningkat hingga 174,79 ribu jiwa atau meningkat sebesar 18,38 ribu jiwa. Secara persentase, terdapat peningkatan sebesar 0,37 persen dari seluruh penduduk Riau. Disamping itu, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan hingga September 2015 adalah 338,13 ribu jiwa, naik sebesar 13,30 ribu jiwa atau 1,01 persen dari September 2012.

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK).Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita per bulan dibawah GK. Sehingga, semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin tinggi pula jumlah penduduk yang tergolong miskin.

Image title

Diagram diatas menunjukkan selama periode September 2015, Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp 417.164  per kapita per bulan. Berdasarkan komponen Garis Kemiskinan, yaitu komponen makanan dan bukan makanan, terlihat bahwa peranan komoditas makanan lebih besar dibandingkan komoditas non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Peranan Garis Kemiskinan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2015 sebesar 73,55 persen sedangkan peranan komoditas non-makanan terhadap GK sebesar 26,45 persen.

Selain itu, pada periode September 2014 - September 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dari 1,198 pada keadaan September 2014 menjadi 1,453 pada keadaan September 2015. Begitu juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)  naik dari 0,288 menjadi 0,446 pada periode yang sama. Perubahan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif mengalami kenaikan.

Image title

Jika dibandingkan antara daerah perdesaan dengan perkotaan, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perdesaan mengalami sedikit kenaikan dari 1,501 pada September 2014 menjadi 1,847 pada September 2015. Hal yang sama di perkotaan, mengalami kenaikan dari 0,728 pada September 2014 menjadi 0,834 pada September 2015. Hal ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin baik di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan menjauh dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan mengalami kenaikan dari 0,403 pada September 2014 menjadi 0,599 pada September 2015, begitu juga di daerah perkotaan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,110 pada September 2014 menjadi 0,206 pada September 2015. Hal ini berarti terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin baik di daerah perkotaan ataupun pedesaan.

b. Penduduk Rawan Sosial dan Saran

Kesejahteraan sosial masyarakat dapat diukur oleh beberapa hal, salah satunya dengan melihat tinggi rendahnya jumlah penduduk miskin dan atau penduduk rawan sosial dan sarana.

Image title

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari tujuh kategori penduduk rawan sosial dan sarana, enam diantaranya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satu diantaranya, jumlah anak terlantar turun drastis dari 19.200 menjadi 5.892 atau turun sekitar 69,31 persen; diikuti oleh jumlah komunitas adat terpencil yang turun sebesar 55,67 persen dan lanjut usia terlantar sebesar 27,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial masyarakat Riau terus mengalami perbaikan dari tahun ketahun meskipun jika dilihat dari jumlah fakir miskin cendrung makin meninggkat hingga 23,74 persen.  

c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Salah satu upaya pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa adalah dengan membentuk karang taruna dan organisasi sosial lainnya. Adanya organisasi-organisasi tersebut amat membantu masyarakat mulai dari masyarakat pedesaan hingga perkotaan.

Image title

Sayangnya upaya-upaya seperti ini terkadang kurang mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Dapat dilihat pada diagram diatas, jumlah karang taruna di Provinsi Riau terus merosot dalam 3 tahun terakhir begitu juga dengan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Sementara jumlah organisasi masyarakat sedikit meningkat pada tahun 2015 sebanyak 499 buah organisasi, namun masih belum lebih baik dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 794 buah organisasi.

d. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting untuk dibahas karena sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi. Kondisi ketenagakerjaan yang baik berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahaan ketenagakerjaan yang masih menjadi hambatan kerja di Indonesia, terutama di Provinsi Riau, diantaranya adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja, pekerja dibawah umur dan lain sebagainya. Terkait dengan kualitas tenaga kerja, dan partisipasi penduduk dalam dunia kerja harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal ini karena tuntutan pada tenaga kerja tidak hanya sebatas kemampuan untuk bekerja, namun dihadapkan pula pada kemampuan untuk berkompetisi sesuai dengan kondisi kerja dan persaingan lapangan kerja. Pembahasan mengenai ketenagakerjaan menjadi lebih menarik apabila dilihat dari partisipasi laki-laki maupun perempuan di dalam dunia kerja. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah perempuan yang bekerja mulai meningkat karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga perempuan sebagai tenaga kerja juga merupakan isu yang menarik untuk dibahas. Karakteristik perempuan sebagai tenaga kerja, kualitas SDM-nya, dan kedudukannya dibandingkan dengan laki-laki merupakan hal yang perlu dijawab untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dari sudut pandang yang lebih menyeluruh.

1.) Angkatan Kerja Menurut Umur

Angkatan kerja (labor force) adalah penduduk usia  15 tahun ke atas (Tenaga Kerja/ manpower) dan tidak termasuk di dalamnya penduduk yang sedang sekolah, pensiunan, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Angkatan kerja dibagi 2 yaitu bekerja (employed) dan mencari pekerjaan/menganggur (unemployed).

Berikut ini dapat dilihat jumlah Angkatan Kerja yang ada di Provinsi Riau menurut kelompok umur sebagai berikut :

Image title

Diagram diatas menunjukkan jumlah tenaga kerja terbesar berada pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu 540.020 jiwa, kemudian kelompok umur 25-29 tahun yaitu 513.839 jiwa, lalu kelompok umur 15-19 tahun yaitu 509.691 jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja terkecil adalah di kelompok umur 60-64 tahun yaitu 121.851 jiwa.

2.) Angka Pengangguran Terbuka

Penggangguran terbuka adalah penduduk yang tidak mempunyai perkerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang melimpah antara lain disebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, perseberan penduduk yang tidak merata, atau disebabkan perubahan struktur ekonomi. Disuatu sisi kebutuhan tenaga kerja memerlukan syarat tertentu, seperti jenis kelamin, kemampuan, tingkat pendidikan, bahkan mungkin pengalaman, selain itu untuk sektor formal cenderung menggunakan teknologi padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja.

Indikator yang berhubungan dengan permasalahan ketenagakerjaan yakni adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah penduduk yang menganggur terhadap angkatan kerja. Untuk melihat tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau seperti pada tabel berikut :

Image title

Diagram diatas menunjukkan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 51,78 % dari 5.877.887 jumlah penduduk di Provinsi Riau. Angka tersebut dilihat dari jumlah penduduk usia produktif yaitu umur 15 s/d 64 tahun. Angka ini cukup besar karena lebih dari 50 % dari jumlah angkatan kerja.

Persentase jumlah angkatan kerja adalah 66,12% dari seluruh penduduk Provinsi Riau. jumlah ini dapat dibedakan atas angkatan kerja yang bekerja sebesar 31,88 % dari jumlah penduduk atau 1.873.927 jiwa dan angkatan kerja pengangguran yaitu 34,24 % atau sebesar 2.012.438 jiwa. Sedangkan persentase bukan angkatan kerja yaitu 33,88 % atau sebesar 1.991.522 jiwa. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa beban penduduk yang bekerja sangat berat, karena harus menanggung anggota keluarga yang menganggur atau bukan angkatan kerja sangat besar.

Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan (berapapun usianya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut dan dinyatakan dalam persentase.

Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. APK merupakan indicator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap pendudukan usia sekolah di masing – masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Nilai APK bisa lebih besar dari 100 %. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak – anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih bersekolah di tingkat SD atau juga banyak anak – anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar dijenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Berikut ini dapat dilihat Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Riau :

Image title

Diagram diata menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Riau pada tahun 2015 secara meningkat dibandingkan tahun 2014 namun masih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2013. Untuk tingkat pendidikan SD/MI, APK meningkat sebesar 0,62 persen dibanding tahun 2014 dan menurun sebesar 2,08 dibandingkan tahun 2013.  Sementara itu, untuk tingkat pendidikan SMP/MTS juga meningkat sebesar 2,61 persen dibanding tahun 2014 dan menurun sebesar 11,02 persen dibandingkan tahun 2013. Begitu juga untuk tingkat satuan pendidikan SMA/MA/SMK, dimana APK tahun 2015 meningkat sebesar 2,8 persen dibandingkan APK tahun 2014 dan turun sebesar 19,15 persen dibandingkan APK tahun 2013. 

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (sesuai dengan usianya) dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah mendapat fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota,atau daerah perbatasan. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh : Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam perhitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Berikut ini dapat dilihat tabel Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Riau sebagai berikut :

Image title

Diagram diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (Murni) di Provinsi Riau untuk tingkat pendidikan SD/MI, meningkat sebesar 0,59 persen dibanding tahun 2014 dan menurun sebesar 0,49 persen dibandingkan tahun 2013.  Sementara itu, untuk tingkat pendidikan SMP/MTS juga menurun sebesar 0,01 persen dibanding tahun 2014 dan 6,64 persen dibandingkan tahun 2013. Sedangkan, untuk tingkat satuan pendidikan SMA/MA/SMK, dimana APK tahun 2015 meningkat sebesar 0,58 persen dibandingkan APK tahun 2014 dan turun sebesar 13,24 persen dibandingkan APK tahun 2013.              

c. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Berikut ini dapat dilihat Angka Melek Huruf Tahun 2015 di Provinsi Riau sebagai berikut :

Image title

Diagram diatas menunjukkan Angka Melek Huruf yang ada di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Angka Melek Huruf tertinggi terdapat di Kota Pekanbaru yaitu 99,90 %, sedangkan Angka Melek Huruf terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu, 90,57%.

d. SDM dan Infrastruktur Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, tenaga pengajar memiliki peran paling penting demi tercapainya masyarakat yang berperadaban tinggi. Pada tahun 2015, jumlah tenaga pengajar di Provinsi Riau pada tingkat TK tercatat sebanyak 6.057 orang, menurun 19,28 persen dibanding tahun 2014. Jumlah guru SD tercatat sebanyak 7.159 orang, meningkat 15,10 persen dan Jumlah  guru SLB sebanyak 617 orang, meningkat 73,80 persen dibanding tahun 2014. Begitu pula jumlah guru SMP sederajat tercatat sebanyak 21.317 orang, meningkat 26,27 persen dan Jumlah guru SMA sederajat tercatat sebanyak 18.703 orang, meningkat 43,65 persen.

Image title

Fasilitas pendidikan juga berperan penting dalam memberikan pelayanan bagi peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dibandingkan tahun 2014, jumlah Taman Kanak-kanak pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.759 unit, meningkat 24,49 persen, Sekolah Dasar tercatat berjumlah 3.568 unit, menigkat 2,26 persen dengan total ruangan kelas berjumlah 30.443 ruangan. Jumlah SLB tercatat sebanyak 37 unit dengan 445 total ruangan kelas.

Image title

Selanjutnya, Jumlah Sekolah Menengah Pertama sederajat sebanyak 1.061 unit, meningkat 9,04 persen dengan total ruangan kelas berjumlah 8.947 ruangan dan 1.151 ruangan laboratorium. Sekolah Menengah Atas sederajat tercatat berjumlah 653 unit, meningkat 9,93 persen dengan total ruangan kelas berjumlah 7.848 ruangan dan 972 ruangan laboratorium..

              Diagram berikut menunjukan bahwa dibandingkan tahun 2014, jumlah total siswa TK adalah 100.838, meningkat sebanyak 5.214 orang atau 5,45 persen. Jumlah total siswa SD adalah 794.825 orang, meningkat sebanyak 83.303 orang atau 11,71 persen dan jumlah total siswa SLB adalah 1.959 orang, meningkat sebanyak 184 orang atau 10,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Image title

Selain tiu, jumlah total siswa SMP sederajat adalah 242.407 orang, meningkat sebanyak 10.957 orang atau 4,73 persen dan jumlah total siswa SMA sederajat adalah 212.945 orang, meningkat sebanyak 14.268 orang atau 7,18 persen dibandingkan tahun 2014.