PEKANBARU: Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terintegrasi yang dibangun Pemkab Kampar bekerjasama dengan Investor Tim Malaysia Technology Development Corproration (MTDC) merupakan peningkatan investasi industri hilir kelapa sawit, kata Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulher.
"Kami Pemerintah Provinsi Riau mendukung pengembangan cluster sawit untuk industri hilir tersebut. Ini dilakukan untuk menyikapi perkembangan industri hilir kelapa sawit yang terus memperlihatkan tren positif," kata Zulher di Pekanbaru, Senin (16/3) siang.
PKS yang dibangun Pemda Kabupaten Kampar dan MTDC rencananya akan dijalankan PT Sungai Pinang Malindo (SPM) dengan penawaran investasi pabrik kelapa sawit terintegrasi.
"Diharapkan dengan kehadiran PT SPM ini dapat menjadi solusi peningkatan investasi bidang industri hilir kelapa sawit di Riau," katanya.
Menurut dia, di Provinsi Riau belum banyak perusahaan yang menggeluti industri hilir kelapa sawit. Pihaknya yakin, pasokan bahan baku untuk industri hilir ini akan tercukupi dari beberapa PKS yang ada di Riau hingga pada akhirnya turut menyejahterakan masyarakat secara merata.
"Namun diharapkan pihak perusahaan harus betul-betul menjaga komitmennya terhadap daerah, masyarakat dan lingkungan. Selain itu, perusahaan juga harus melaksanakan usaha pengolahan kelapa sawitnya dengan baik yang sesuai dengan regulasi di Indonesia," katanya.
Direktur Utama PT SPM Shaiful Shah Rani menyatakan PT SPM berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat Riau dan Kampar pada khususnya.
"Banyak hal yang positif yang akan didapatkan oleh masyarakat Kampar khususnya dan Riau umumnya pabrik ini berdiri," katanya.
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yanga baru mulai dibangin pekan lalu itu diharapkan menghasilkan hingga 45 produk turunan siap jual seperti minyak goreng, sabun dan mentega.
Bupati Kampar Jefry Noer mengatakan, rencana pembangunan PKS ini sebenarnya telah dirancang sejak 2013. Sebagai komitmen, Pemda Kabupaten Kampar kemudian mempermudah segala proses perizinan bahkan hanya selesai dalam waktu tujuh hari.
"Kenapa lama, itu karena Pemerintah Pusat menyetujui perizinan yang sampai lebih setahun. Maka kemudian realisasi peletakan batu pertama terulur dan baru terlaksana pekan lalu," kata Jefry.
Bupati berharap, PKS tersebut tidak menjual CPO atau minyak mentah ke luar negeri, namun mengelolanya menjadi 45 jenis produk turunan yang siap pakai dan siap jual.
Nantinya, lanjut dia, telah disepakati bahwa untuk harga jual minyak goreng khusus di Kampar akan spesial atau lebih murah sehingga mengurangi beban masyarakat Kampar.
"Saya berharap produknya nanti juga berkualitas dan baik sehingga tidak hanya asal-asalan. Harus berkualitas agar herga jualnya tinggi. Untuk masyarakat Kampar, akan diberikan harga khusus," katanya.(rgi/hrd)
